Komisi V DPR RI SegeraBahas RUU Transportasi Online

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 22 May 2025 - 18:28

Dampak Demo Ojol, Pengamat: Perputaran Uang Ratusan Miliar Berpotensi Hilang. -Foto: Bianca Chairunisa.-

komisi v dpr ri segerabahas ruu transportasi online                            jakarta,  harianokuselatan.id - komisi v dpr ri menyatakan siap membahas rancangan undang-undang (ruu) transportasi online, sebagai respons atas polemik tarif dan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol).
hal tersebut disampaikan ketua komisi v dpr ri, lasarus, dalam keterangan resminya usai rapat dengar pendapat umum (rdpu) bersama para perwakilan driver transportasi online di kompleks parlemen, senayan, jakarta pusat, pada rabu, 21 mei 2025.
“ruu transportasi online tak hanya akan dibahas di komisi v dpr. pembahasan ini juga harus melibatkan komisi i, komisi ix, bahkan komisi xi dpr,” ujar lasarus.
baca juga:program palembang sehat: kini warga bisa rawat inap di puskesmas, gratis dengan bpjs
baca juga:regenerasi,! pbsi panggil 10 atlet muda berbakat masuk ke pelatnas
multisektor dan lintas komisi
lasarus menjelaskan bahwa pengaturan transportasi daring membutuhkan pendekatan lintas sektor, sehingga pembahasan ruu ini juga akan melibatkan kementerian hukum dan ham, serta sejumlah kementerian teknis lainnya.
ia menegaskan, pihaknya tengah menunggu keputusan resmi dari pimpinan dpr untuk mulai membentuk panitia kerja (panja) ruu tersebut.
latar belakang: aksi besar pengemudi ojol
langkah dpr ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa besar-besaran para pengemudi ojol di jakarta pada selasa, 20 mei 2025. dalam aksi tersebut, para driver menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan aplikator yang dinilai merugikan mereka.
baca juga:seru, meski diguyur hujan 4 ribu orang padati ycr riau 2025
baca juga:kasus dugaan korupsi di kemnaker, kpk sita 3 mobil dan 1 motor
beberapa isu utama yang disuarakan antara lain:
tarif yang tidak sesuai dan terus berubah-ubah
sistem pembagian hasil yang dianggap tidak adil
minimnya perlindungan dan jaminan kesejahteraan pengemudi
menanggapi hal tersebut, ketua dpr ri, puan maharani, menyatakan bahwa dpr tengah mencari solusi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
“kami ingin memastikan keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan aplikator. dpr akan mengawal agar ada kejelasan regulasi,” ujar puan.
baca juga:ketua kppu serahkan dokumen penting ke kpk, bongkar praktik niaga gas sejak 2018
baca juga:tingkatkan pelayanan, lapas muaradua mou bersama bri
harapan regulasi yang berkeadilan
ruu transportasi online diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pengemudi, serta menciptakan ekosistem transportasi daring yang transparan dan berkelanjutan.
jika anda ingin infografis "poin-poin ruu transportasi online" atau kutipan pernyataan tokoh dpr/ojol untuk media sosial, saya bisa bantu buatkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 23 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan