OKU Selatan Ambil Bagian dalam Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Nasional

Pemkab OKU Selatan ikuti Forum Nasional Konsolidasi Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Bagi Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring diruang vidcon Dinas Kominfo, Rabu (15/10/2025). -Foto: Hamdal Hadi/Harian OKU Selatan.-
MUARADUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan turut berpartisipasi dalam Forum Nasional Konsolidasi Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bagi seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Kegiatan yang digelar secara daring ini berlangsung di ruang video conference Dinas Komunikasi dan Informatika OKU Selatan, Rabu (15/10/2025).
Forum tersebut diikuti oleh Asisten II Setda OKU Selatan, Zulfakar Dhani, S.Sos, bersama perwakilan dari Dinas PPPAPPKB serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.
BACA JUGA:Trik pasir kucing efektif atasi kaca mobil berembun saat cuaca lembap
BACA JUGA:Melihat lebih dekat tampilan Jaecoo J5 EV
Dorong Terwujudnya Indonesia Emas 2045
Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan langkah strategis nasional yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan pertumbuhan penduduk sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan keluarga yang tangguh.
Melalui PJPK, pemerintah pusat mendorong setiap daerah agar memiliki arah pembangunan kependudukan yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data.
Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
BACA JUGA:Tak Kunjung Rampung, Rumdin Bupati OKUS Senilai Rp 13 Miliar Diduga Disalahgunakan Jadi Tempat Mesum
BACA JUGA:UMP 2026: Antara Harapan Pekerja dan Kekhawatiran Pengusaha
Konsolidasi Lintas Sektor dan Sinkronisasi Program
Dalam forum tersebut, BKKBN menyampaikan berbagai kebijakan nasional terkait dengan penguatan koordinasi lintas sektor.
Setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan rencana aksi lokal dengan kebijakan pembangunan kependudukan nasional agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Forum juga membahas strategi percepatan implementasi PJPK, termasuk upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas hidup keluarga, serta optimalisasi peran generasi muda sebagai modal pembangunan jangka panjang.