Tak Kunjung Rampung, Rumdin Bupati OKUS Senilai Rp 13 Miliar Diduga Disalahgunakan Jadi Tempat Mesum
Rumdin Bupati OKU Selatan senilai Rp 13 miliar yang tak kunjung rampung dan diduga disalahgunakan jadi tempat mesum. -Foto: Hamdal Hadi/Harian OKU Selatan.-
MUARADUA - Proyek pembangunan rumah dinas (Rumdin) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang berlokasi di Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muaradua, kini menjadi sorotan publik.
Bangunan megah yang mulai dibangun sejak tahun 2023 itu hingga kini belum juga rampung, bahkan disinyalir telah disalahgunakan menjadi tempat mesum oleh sejumlah remaja.
BACA JUGA:Pria Asal Lampung Ditangkap di OKU Selatan gegara Edarkan Sabu
BACA JUGA:114 Calon Jamaah Haji OKU Selatan Ikuti Manasik Haji
Proyek Bernilai Miliaran Rupiah Terhenti
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek rumah dinas tersebut menelan anggaran Rp8 miliar pada tahun 2023, dan kembali dikucurkan dana tambahan Rp5 miliar pada tahun 2024.
Dengan total nilai proyek mencapai Rp13 miliar, seharusnya bangunan tersebut sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Namun, hingga Oktober 2025, progres pembangunan masih jauh dari selesai dan lokasi terlihat terbengkalai tanpa pengawasan.
Area bangunan yang gelap di malam hari menjadi celah bagi sejumlah anak muda untuk keluar masuk tanpa izin. Warga sekitar menyebut lokasi itu kerap dijadikan tempat nongkrong hingga aktivitas yang tidak senonoh.
“Kalau malam sering ramai motor masuk. Kadang ada yang berbuat tidak pantas di sana. Karena tidak ada penjaga, mereka bebas saja masuk ke halaman,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (14/10/2025).
BACA JUGA:Sebanyak 2.064 ton beras SPHP disalurkan di OKU, OKU Timur dan OKU Selatan hingga September 2025
BACA JUGA:OKU Selatan Ikuti Forum Nasional Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045
Warga Resah dan Desak Pemerintah Bertindak
Kondisi bangunan yang mangkrak ini menimbulkan keresahan warga sekitar. Mereka khawatir situasi tersebut akan terus berlanjut jika tidak segera ada tindakan dari pemerintah daerah.
Selain merugikan secara moral dan sosial, proyek yang belum selesai juga dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah.
“Sayang uang rakyat miliaran rupiah, tapi bangunannya dibiarkan begitu saja. Harusnya segera diselesaikan dan dijaga supaya tidak disalahgunakan,” tegas warga lainnya.
- Tag
- Share
-
-
