JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menangguhkan penerapan Kebijakan Tarif Resiprokal selama 90 hari ke depan hingga 9 Juni 2025, setelah sebelumnya kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Donald Trump dan menuai respons dari berbagai negara mitra dagang.
Menanggapi perkembangan ini, Indonesia langsung mengambil langkah diplomatik aktif. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia akan bertolak ke Washington DC pada 16–23 April 2025 untuk membahas dampak dan solusi atas kebijakan tarif tersebut. Delegasi akan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat penting AS, termasuk dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan, dan Departemen Perdagangan.
BACA JUGA:Puskesmas Muaradua Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis
BACA JUGA:Camat Banding Agung Terima Kunjungan Mahasiswa Nusantara Salatiga
“Indonesia menjadi negara pertama yang diundang oleh pemerintah AS untuk berdiskusi secara langsung mengenai kebijakan tarif ini. Ini tentu merupakan hasil dari langkah proaktif pemerintah kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di kantornya, Senin 14 April 2025.
Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada pejabat tinggi di pemerintahan AS sebagai bentuk inisiasi dialog. Selain itu, Indonesia telah menyusun dokumen non-paper yang berisi usulan lengkap terkait struktur tarif, hambatan non-tarif (NTMs), kerja sama investasi dan perdagangan, serta isu-isu di sektor keuangan.
BACA JUGA:Personel Polsek BSA Cek Ketahanan Pangan di Desa Gunung Terang
BACA JUGA:Bansos 2025: Tak Semua Penerima Lama Dapat Bantuan BPNT dan BLT BBM, Data KPM Diperoleh dari BPS
Sebagai strategi negosiasi, pemerintah juga menyiapkan opsi kompensasi ketidakseimbangan perdagangan dengan pembelian produk-produk dari AS. Di sisi lain, pertemuan ini juga akan membahas rencana investasi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia serta peluang investasi dari Indonesia ke AS.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Airlangga juga menyinggung arahan Presiden Prabowo tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perluasan kesempatan kerja. Satgas Deregulasi juga tengah disiapkan untuk mempercepat penyederhanaan regulasi.
BACA JUGA:Candi Batu Kebayan salah satu sisa peradaban Hindu/Buddha yang ditemukan di tepi Danau Ranau
BACA JUGA:Manfaat minyak Nilam Bagi Kesehatan
“Semua langkah ini dilakukan secara simultan, dengan harapan hasil nyata bisa segera dirasakan. Kita akan fokus pada solusi yang cepat dan strategis, seperti penyusunan paket kebijakan yang langsung berdampak,” tutup Airlangga.
Dengan diplomasi intensif yang disiapkan, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya dapat meredam dampak kebijakan perdagangan AS, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.