JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Langkah tegas PDI Perjuangan (PDIP) yang memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dari keanggotaan partai menuai beragam reaksi. Namun, Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, menilai keputusan tersebut wajar dan penting, meskipun terkesan terlambat.
"Pemecatan terhadap Jokowi, anak, dan mantunya tersebut adalah hal yang memang harus dilakukan. Kalau tidak, PDIP akan dianggap tidak konsisten dalam menegakkan aturan partai, karena kader lain yang membelot juga dipecat," ujar Romli, Selasa (17/12/2024).
BACA JUGA:Koordinator Pelatih Ungkap Faktor Kegagalan Indonesia di BWF World Tour Finals
BACA JUGA:Sriwijaya FC Tantang Persikabo 1973, Pertarungan Hidup-Mati Zona Degradasi
Menjaga Soliditas Internal PDIP
Lebih lanjut, Romli menegaskan bahwa pemecatan ini memiliki dampak penting dalam menjaga soliditas internal partai, terutama bagi barisan pendukung Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keputusan ini menunjukkan sikap tegas PDIP dalam menghadapi potensi ancaman dari internal partai.
"Jika tidak ada sanksi tegas, bisa saja ada pihak yang mendorong Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan dalam kongres partai. Pemecatan ini menutup peluang tersebut," tegasnya.
Ancaman Perebutan Kepemimpinan
Menurut Romli, langkah ini juga menutup kemungkinan bagi Jokowi dan keluarganya untuk terlibat dalam perebutan kepemimpinan PDIP di masa depan. "Dengan pemecatan ini, pintu bagi Jokowi untuk memimpin PDIP tertutup rapat. Ini penting untuk menghindari keretakan internal yang lebih dalam," jelasnya.
BACA JUGA:Pasca Kemenangan HDCU, Fokus Kolaborasi dan Membangun Sumsel
BACA JUGA:Bupati Terpilih OKI Bayar Nazar Cukur Rambut di Masjidil Haram
Keputusan PDIP ini dinilai sebagai bentuk konsistensi dalam menjalankan aturan partai serta strategi untuk mengamankan kepemimpinan Megawati dari potensi ancaman.
Di tengah dinamika politik yang semakin memanas, langkah pemecatan ini diyakini akan berimplikasi besar terhadap kekuatan PDIP, baik di tingkat internal maupun dalam peta politik nasional.