JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam perkembangan terbaru, KPK menetapkan seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada Sabtu (16/11/2024), mengonfirmasi penetapan tersebut, meskipun belum memberikan rincian identitas tersangka. "Sudah ada yang jadi tersangka, yakni pejabat di BPK," ujarnya.
Peran Tersangka dalam Kasus
Menurut Tessa, pejabat BPK tersebut diduga berperan dalam mengurangi atau menghilangkan temuan audit terkait proyek jalur kereta. KPK sedang mendalami keterlibatannya, termasuk kemungkinan adanya manipulasi hasil audit di sejumlah proyek.
BACA JUGA:BPBD OKU Selatan Lakukan Asistensi Kajian Bencana
BACA JUGA:UPT SMPN-01 Simpang Ajak Siswa Jalan Sehat
"Penyidik mendalami upaya penghilangan atau pengurangan temuan dalam audit. Pemanggilan dan penyidikan masih berlangsung," tambah Tessa.
Lingkup Dugaan Suap
Kasus dugaan korupsi di DJKA mencakup beberapa wilayah, seperti Semarang, Solo, Jawa Barat, dan Medan. Meski demikian, tidak semua proyek pengadaan maupun pemeliharaan jalur kereta di lokasi tersebut terindikasi tindak pidana korupsi.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalur kereta masih dalam tahap penyelidikan. "Ada beberapa ruas di luar OTT Semarang yang masih lidik dan belum bisa kami sampaikan detailnya," ujarnya pada Agustus 2024.
BACA JUGA:Defisit BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Kenaikan Iuran Jadi Solusi?
BACA JUGA:3 Tersangka Baru Kasus Judi Online Ditangkap, Kelola Ribuan Situs Agar Tak Diblokir
Langkah Selanjutnya
KPK berencana mendalami peran tersangka di BPK, termasuk mengidentifikasi potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Investigasi atas berbagai lokasi proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta juga akan dilanjutkan untuk mengungkap modus dan skala korupsi yang terjadi.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan pejabat audit negara dalam dugaan korupsi yang seharusnya diawasi secara ketat demi kepentingan rakyat.