Baru Juga Ditangkap, Wamenaker Langsung Minta Amnesti ke Presiden Prabowo

Jumat 22 Aug 2025 - 23:07 WIB
Reporter : Christian Nugroho
Editor : Christian Nugroho

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel langsung mengajukan permintaan amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah itu ia sampaikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BACA JUGA:Kasus Sertifikasi K3, KPK Tetapkan 11 Tersangka Termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer

BACA JUGA:Astra Honda Bidik Podium Ganda di Seri 5 Kejurnas MX 2025 Wonosobo

Noel Sampaikan Permintaan Maaf

Dalam pernyataannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025), Noel mengaku menyesal dan meminta maaf secara terbuka.

“Saya ingin pertama meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo, kedua kepada anak dan istri saya, dan ketiga kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap Noel.

Ia menegaskan harapannya agar Presiden Prabowo memberinya amnesti. “Semoga saya bisa mendapatkan amnesti dari Presiden,” tambahnya.

BACA JUGA:Rayakan HUT RI ke-80, Para Pembalap Adu Cepat di Sirkuit Mandalika

BACA JUGA:Janji Proyek PLTS-PJU Rp6 Miliar Berujung Penipuan, Kontraktor Rugi Rp1,5 Miliar

Membantah Terlibat Pemerasan

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Noel membantah dirinya terlibat dalam praktik pemerasan maupun ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

“Saya perlu klarifikasi, pertama saya tidak di-OTT. Kedua, kasus saya bukan pemerasan. Jangan sampai narasi di luar menjadi bias dan memberatkan saya,” tegasnya.

Noel juga menyebut rekan-rekannya yang turut diamankan tidak terlibat dalam tindakan pemerasan sebagaimana disangkakan.

BACA JUGA:Komplek Makam Pangeran Kramojayo Jadi Rebutan, PTUN Periksa Bukti di Lapangan

BACA JUGA:Mutasi di Polres OKI, Kabag Ops hingga Kapolsek Kayuagung Resmi Diganti

KPK Pastikan Ada Dugaan Pemerasan

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Tim KPK kemudian bergerak pada 20–21 Agustus 2025 di sejumlah lokasi di Jakarta.

Kategori :