JAKARTA, HARIAN OKU SELATAN - Pemerintah bersiap melakukan transformasi besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (26/6/2024) di Kantor DEN Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan sistem e-government serta digitalisasi program perlindungan sosial, termasuk bansos yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual.
“Digitalisasi pemerintahan, termasuk penyaluran bansos, sudah menjadi kebutuhan mutlak. Tujuannya agar bantuan dapat disalurkan secara akurat, transparan, dan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Gus Ipul kepada awak media.
BACA JUGA:Bukan Main, Garuda Indonesia Dapat Suntikan Dana Rp6,5 Triliun dari Danantara
BACA JUGA:8 Legenda Bulu Tangkis Indonesia Bakal Bertanding Lagi di Senayan
Berbasis DTSEN dan Kolaborasi Antar-Kementerian
Gus Ipul menjelaskan, sistem baru ini akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama dalam menentukan penerima bantuan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah perubahan data penerima bansos yang mungkin terjadi di lapangan, termasuk pencoretan atau peralihan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru.
“Kami paham ada masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bansos. Tapi itu murni hasil pembaruan data DTSEN. Jika seseorang tidak lagi layak, maka hak tersebut dialihkan ke yang lebih membutuhkan,” jelasnya.
Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat integritas dan ketepatan sasaran bantuan sosial nasional.
BACA JUGA:Yamaha Sapu Bersih Podium di Mandalika, 5 Kelas Dikuasai Tanpa Ampun
BACA JUGA:Dinsos Sumsel Berikan Bantuan ke Korban Kebakaran di Tangga Batu
Libatkan Instansi Strategis untuk Integrasi Digital
Untuk merealisasikan sistem ini, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan sejumlah instansi strategis seperti Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Tujuannya, agar sistem digital bansos ini tidak hanya mampu menyalurkan bantuan dengan lebih efisien, tetapi juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas publik.