BPJS Kesehatan Tunggu Keputusan Prabowo Soal Pemutihan Iuran Rp21 Triliun

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 09 Oct 2025 - 23:34

Wacana pemutihan tunggakan iuran, yang nilainya ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, kembali menguat setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).- Foto: Tangkapan Layar.-

JAKARTA - Nasib jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih menunggak iuran kini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran yang nilainya mencapai lebih dari Rp21 triliun.

Menurutnya, pembahasan mengenai kebijakan ini masih berlangsung di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

“Pemerintah memiliki keinginan agar masyarakat yang menunggak tidak terus terbebani, apalagi bagi mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk ditagih lagi. Namun, kami masih menunggu keputusan resmi dari Presiden,” ujar Ghufron, Kamis (9/10/2025).

Wacana Pemutihan untuk Meringankan Beban Rakyat

Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah afirmatif untuk membantu masyarakat kecil dan mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi peserta yang selama ini terhenti karena utang iuran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyambut baik inisiatif tersebut.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Banyak masyarakat yang ingin berobat tapi terhalang karena tunggakan. Ini situasi yang harus segera diatasi,” ujar Arzeti.

Selain itu, Arzeti menilai langkah ini juga dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap program jaminan sosial nasional.

Dilema Antara Keberlanjutan Program dan Risiko Moral Hazard

Meski rencana pemutihan disambut positif, sejumlah pihak juga menyoroti risiko moral hazard yang mungkin timbul.

bpjs kesehatan tunggu keputusan prabowo soal pemutihan iuran rp21 triliun                            jakarta - nasib jutaan peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) yang masih menunggak iuran kini bergantung pada keputusan presiden prabowo subianto.
direktur utama bpjs kesehatan, ghufron mukti, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran yang nilainya mencapai lebih dari rp21 triliun.
menurutnya, pembahasan mengenai kebijakan ini masih berlangsung di tingkat kementerian dan lembaga terkait.
“pemerintah memiliki keinginan agar masyarakat yang menunggak tidak terus terbebani, apalagi bagi mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk ditagih lagi. namun, kami masih menunggu keputusan resmi dari presiden,” ujar ghufron, kamis (9/10/2025).
baca juga:dua gol kevin diks belum cukup, indonesia takluk tipis 2-3 dari arab saudi
baca juga:pembalap ahrt bidik gelar juara asia di arrc sepang 2025 akhir pekan ini
wacana pemutihan untuk meringankan beban rakyat
rencana pemutihan tunggakan bpjs kesehatan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota dpr ri.
kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah afirmatif untuk membantu masyarakat kecil dan mengaktifkan kembali kepesertaan jkn bagi peserta yang selama ini terhenti karena utang iuran.
anggota komisi ix dpr ri, arzeti bilbina, menyambut baik inisiatif tersebut.
“kami melihat kebijakan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara. banyak masyarakat yang ingin berobat tapi terhalang karena tunggakan. ini situasi yang harus segera diatasi,” ujar arzeti.
selain itu, arzeti menilai langkah ini juga dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap program jaminan sosial nasional.
baca juga:skandal kredit rp1,3 triliun, eks manajer hrd pt bss diperiksa kejati sumsel
baca juga:ruang kelas tak cukup, siswa sdn 25 banyuasin belajar di pondok swadaya warga
dilema antara keberlanjutan program dan risiko moral hazard
meski rencana pemutihan disambut positif, sejumlah pihak juga menyoroti risiko moral hazard yang mungkin timbul.
bpjs kesehatan mengingatkan bahwa kebijakan penghapusan utang secara massal dapat membuat peserta menjadi kurang disiplin dalam membayar iuran, dengan asumsi akan ada kebijakan serupa di masa depan.
“kami tetap menjaga prinsip gotong royong dan keadilan bagi peserta yang selama ini taat membayar. kalau tidak hati-hati, bisa berdampak pada stabilitas keuangan program,” kata ghufron.
saat ini, bpjs kesehatan telah menjalankan program rencana pembayaran bertahap (rehab) untuk membantu peserta mencicil tunggakan. namun, program ini dinilai belum mampu menekan jumlah penunggak yang terus meningkat, terutama dari kalangan pekerja bukan penerima upah (pbpu).
baca juga:terungkap, permintaan nota kosong jadi bukti baru kasus korupsi disperindag pali
baca juga:mobil baznas oki alami kecelakaan, sang ketua devison meninggal
menanti keputusan presiden prabowo
data awal tahun 2025 mencatat, total tunggakan iuran peserta jkn mencapai rp21 triliun, melibatkan jutaan peserta dari segmen mandiri.
situasi ini menjadi dilema antara membantu rakyat yang kesulitan ekonomi dan menjaga kesehatan finansial dana jaminan sosial.
pemerintah kini dihadapkan pada keputusan strategis — apakah akan memberikan pemutihan penuh, menerapkan penghapusan bersyarat, atau melanjutkan skema cicilan bertahap.
keputusan akhir presiden prabowo akan menjadi penentu arah kebijakan jaminan kesehatan nasional ke depan — apakah menitikberatkan pada keringanan sosial bagi rakyat kecil, atau pada stabilitas jangka panjang sistem jkn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 10 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan