Kejari OKI Ajukan Banding atas Vonis Percobaan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Kades Pematang Panggang

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Minggu , 19 Oct 2025 - 22:51

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri OKI akan mengajukan banding terkait Vonis 10 bulan percobaan terhadap Terdakwa Ibrahim bin Hasan Kades Pematang Panggang yang terjerat kasus dugaan ijazah palsu. Agung Setiawan. -Foto: Ist.-

Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif, belum pernah dihukum, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat desa atas kepemimpinannya.

Respons Pihak Terdakwa dan Pemerintah Daerah

Kuasa hukum terdakwa, Andi Wijaya, SH, menyatakan menghormati putusan majelis hakim dan akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

“Kami menghormati keputusan majelis hakim dan masih diberikan waktu untuk pikir-pikir,” ungkapnya.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum Rezi Revaldo juga menyatakan sikap serupa. “Kami pikir-pikir dulu terhadap putusan ini, meski seluruh unsur pasal yang kami dakwakan sebelumnya telah terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI, Arie Mulawarman, mengaku telah mengetahui putusan tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu petikan resmi vonis dari PN Kayuagung untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menindaklanjuti status hukum kepala desa yang bersangkutan.

“Kami tunggu salinan resmi putusan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah administratif berikutnya,” tegas Arie.

kejari oki ajukan banding atas vonis percobaan kasus dugaan ijazah palsu kades pematang panggang                            kayuagung – kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ilir (oki) memastikan akan mengajukan banding terhadap vonis 10 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun yang dijatuhkan kepada ibrahim bin hasan, kepala desa pematang panggang, dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu.
majelis hakim pengadilan negeri (pn) kayuagung sebelumnya memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan hukuman penjara langsung.
baca juga:gubernur herman deru lakukan sidak, pastikan tol palembang–betung berjalan sesuai target
baca juga:kasus dugaan pemotongan dana hibah koni lahat kian terungkap
jaksa pastikan ajukan banding
kepala kejari oki h. sumantri, melalui kasi intelijen agung setiawan, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
“majelis hakim memberikan waktu satu minggu untuk pikir-pikir, dan kami pastikan akan menempuh upaya hukum banding,” ujar agung, minggu (19/10/2025).
ia menjelaskan, tim jaksa saat ini sedang menyusun memori banding sembari menunggu salinan lengkap putusan pengadilan. kejaksaan menilai, vonis yang dijatuhkan tidak sebanding dengan bukti serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
sebelumnya, sidang pembacaan putusan terhadap kades pematang panggang tersebut digelar pada rabu (15/10/2025) di pn kayuagung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
majelis hakim yang diketuai iqbal lazuardi, sh, dengan anggota eka aditya darmawan, sh, dan kurnia ramadhan, sh, menyatakan terdakwa terbukti secara sah menggunakan dokumen palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-2 kuhp.
baca juga:kemenag sumsel lakukan evaluasi pendidikan agama di oku selatan
baca juga:dlh okus dan masyarakat sapu bersih sampah liar di simpang jambu
vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa
dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 bulan dengan masa percobaan selama satu tahun. artinya, apabila dalam kurun waktu tersebut terdakwa kembali melakukan tindak pidana, maka hukuman penjaranya akan dijalankan.
namun, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) yang sebelumnya menuntut 1 tahun 3 bulan penjara.
“hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam dunia pendidikan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa,” ujar hakim dalam sidang.
sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif, belum pernah dihukum, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat desa atas kepemimpinannya.
baca juga:satu persatu, wbp lapas muaradua dicek kesehatan oleh petugas
baca juga:dinas pppappkb oku selatan gencarkan program “genting” untuk perangi stunting
respons pihak terdakwa dan pemerintah daerah
kuasa hukum terdakwa, andi wijaya, sh, menyatakan menghormati putusan majelis hakim dan akan memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
“kami menghormati keputusan majelis hakim dan masih diberikan waktu untuk pikir-pikir,” ungkapnya.
di sisi lain, jaksa penuntut umum rezi revaldo juga menyatakan sikap serupa. “kami pikir-pikir dulu terhadap putusan ini, meski seluruh unsur pasal yang kami dakwakan sebelumnya telah terpenuhi,” ujarnya.
sementara itu, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) oki, arie mulawarman, mengaku telah mengetahui putusan tersebut. namun, pihaknya masih menunggu petikan resmi vonis dari pn kayuagung untuk kemudian disampaikan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) guna menindaklanjuti status hukum kepala desa yang bersangkutan.
“kami tunggu salinan resmi putusan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah administratif berikutnya,” tegas arie.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SENIN 20 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan