Kasus Dugaan Pemotongan Dana Hibah KONI Lahat Kian Terungkap

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Minggu , 19 Oct 2025 - 22:47

Kuasa Hukum tersangka mendesak para saksi agar jujur dan terbuka dalam mengungkap dugaan pemotongan dana hibah KONI Lahat. -Foto:Ist.-

Lebih lanjut, Misnan menjelaskan bahwa dana hibah seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing cabang olahraga, bukan melalui penyerahan tunai. Karena itu, apabila ditemukan adanya potongan, maka harus diselidiki siapa pihak yang meminta atau mengambil bagian tersebut.

“Kalau dananya sudah masuk ke rekening cabor, tidak seharusnya ada pemotongan. Kalau masih ada potongan, berarti ada pihak tertentu yang meminta jatah — dan itu harus diungkap,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa Kejari Lahat sebenarnya telah memberikan pendampingan hukum sebelum pelaksanaan program KONI Lahat dimulai.

Pendampingan itu bertujuan agar penggunaan dana hibah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum.

“Kejari sudah mengingatkan sejak awal agar tidak ada potongan dana untuk cabor. Kalau ternyata masih terjadi, berarti ada yang mengabaikan arahan itu,” ujarnya.

Kejari Pastikan Proses Hukum Transparan

Selain dugaan pemotongan dana, Misnan juga menyoroti adanya indikasi proyek-proyek yang terkait dengan dana KONI, termasuk kemungkinan proses lelang yang tidak transparan. Ia meminta Kejari Lahat turut menelusuri hal tersebut.

“Beberapa kegiatan diduga dijalankan tanpa surat keputusan (SK) resmi dari Ketua KONI. Ini juga harus diperiksa,” katanya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lahat, Rio Purnama, SH, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum.

Ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung dan belum dinyatakan lengkap atau belum tahap P-21.

“Kami bekerja profesional dan berhati-hati. Pengakuan tersangka tidak bisa dijadikan dasar tunggal, minimal harus ada dua alat bukti yang sah,” ujar Rio.

Ia juga memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi dan penyidikan berjalan secara transparan.

“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Proses hukum harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

kasus dugaan pemotongan dana hibah koni lahat kian terungkap                            lahat – kasus dugaan korupsi dana hibah komite olahraga nasional indonesia (koni) kabupaten lahat terus menjadi perhatian publik. 
hingga kini, kejaksaan negeri (kejari) lahat telah memeriksa sedikitnya 20 orang saksi dalam proses penyidikan yang menyeret nama kalsum barefi (brp) sebagai tersangka utama.
ketua tim kuasa hukum tersangka, misnan hartono, sh, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi berlangsung intensif selama beberapa hari terakhir. 
ia berharap seluruh pihak yang diperiksa, khususnya para ketua cabang olahraga (cabor), dapat memberikan kesaksian dengan jujur tanpa tekanan atau rekayasa.
“kami berharap semua saksi bicara apa adanya. jangan ada yang ditutupi, karena kejujuran mereka akan menentukan siapa sebenarnya yang memotong dana hibah tersebut,” tegas misnan, minggu (19/10/2025).
baca juga:kemenag sumsel lakukan evaluasi pendidikan agama di oku selatan
baca juga:dlh okus dan masyarakat sapu bersih sampah liar di simpang jambu
kuasa hukum minta proses hukum berjalan profesional
misnan menegaskan, pihaknya tetap percaya bahwa penyidik kejari lahat akan bekerja secara profesional dan transparan. ia menilai tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan hanya kepada kliennya.
“dana hibah ini melibatkan banyak pihak. tidak logis jika semua kesalahan diarahkan ke klien kami. ada pihak cabang olahraga, rekanan, dan pihak lain yang turut berperan. karena itu, perlu kejelasan dalam menghitung kerugian negara,” katanya.
menurutnya, jika ditemukan pihak lain dalam struktur koni lahat yang turut terlibat, maka mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. 
ia menekankan, kejujuran para saksi menjadi kunci utama untuk membuka siapa dalang sebenarnya di balik kasus ini.
“kami minta para ketua cabor mengungkap fakta sesungguhnya apakah memang ada pemotongan, siapa yang melakukan, berapa besar, dan di mana dilakukan,” lanjutnya.
baca juga:satu persatu, wbp lapas muaradua dicek kesehatan oleh petugas
baca juga:dinas pppappkb oku selatan gencarkan program “genting” untuk perangi stunting
dana ditransfer langsung ke rekening cabor
lebih lanjut, misnan menjelaskan bahwa dana hibah seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing cabang olahraga, bukan melalui penyerahan tunai. karena itu, apabila ditemukan adanya potongan, maka harus diselidiki siapa pihak yang meminta atau mengambil bagian tersebut.
“kalau dananya sudah masuk ke rekening cabor, tidak seharusnya ada pemotongan. kalau masih ada potongan, berarti ada pihak tertentu yang meminta jatah — dan itu harus diungkap,” tegasnya.
ia juga menyinggung bahwa kejari lahat sebenarnya telah memberikan pendampingan hukum sebelum pelaksanaan program koni lahat dimulai. 
pendampingan itu bertujuan agar penggunaan dana hibah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum.
“kejari sudah mengingatkan sejak awal agar tidak ada potongan dana untuk cabor. kalau ternyata masih terjadi, berarti ada yang mengabaikan arahan itu,” ujarnya.
baca juga:longsor di 3 titik warkuk ranau selatan, satgas bpbd oku selatan langsung gerak cepat
baca juga:dukung para atlit, bupati okus hadiri opening porprov sumsel xv muba 2025
kejari pastikan proses hukum transparan
selain dugaan pemotongan dana, misnan juga menyoroti adanya indikasi proyek-proyek yang terkait dengan dana koni, termasuk kemungkinan proses lelang yang tidak transparan. ia meminta kejari lahat turut menelusuri hal tersebut.
“beberapa kegiatan diduga dijalankan tanpa surat keputusan (sk) resmi dari ketua koni. ini juga harus diperiksa,” katanya.
sementara itu, kasi intel kejari lahat, rio purnama, sh, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum. 
ia menjelaskan, proses penyidikan masih berlangsung dan belum dinyatakan lengkap atau belum tahap p-21.
“kami bekerja profesional dan berhati-hati. pengakuan tersangka tidak bisa dijadikan dasar tunggal, minimal harus ada dua alat bukti yang sah,” ujar rio.
ia juga memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dilindungi dan penyidikan berjalan secara transparan. 
“kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. proses hukum harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SENIN 20 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan