Sidang Korupsi Pokir DPRD OKU, Saksi Beberkan Permintaan Fee Capai 22 Persen

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 16 Sep 2025 - 23:24

WOW, Saksi Bongkar Adanya Permintaan Fee Proyek Pokir DPRD OKU Capai 22 Persen. -Foto: Ist.-

Hubungan dengan Bupati OKU Ikut Disinggung

Dalam sidang, JPU turut menanyakan kedekatan Toha dengan Bupati OKU, Teddy Meilwansyah. Toha mengakui dirinya mengenal Teddy sejak 2016 saat Teddy masih menjabat di Pemkab OKU. Ia bahkan sempat menjadi relawan saat Pilkada 2024, meski kontribusinya diakui tidak besar.

“Saya hanya ikut membantu menyediakan sandal dan spanduk kampanye. Tidak ada kontribusi besar,” ungkap Toha.

Keterangan dari dua saksi ini semakin memperjelas dugaan praktik suap dalam pembagian proyek Pokir DPRD OKU. Fee hingga 22 persen dari nilai proyek miliaran rupiah diduga mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari anggota DPRD hingga panitia lelang.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi lain guna memperkuat dakwaan JPU KPK terhadap para terdakwa. Majelis hakim menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap keterangan agar peran masing-masing pihak dalam kasus ini dapat terungkap secara terang benderang.

sidang korupsi pokir dprd oku, saksi beberkan permintaan fee capai 22 persen                            palembang - persidangan kasus dugaan suap terkait proyek pokok pikiran (pokir) dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) kembali berlangsung di pengadilan tipikor palembang, selasa (16/09/2025). 
agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
baca juga:bantu warga, disdamkar jebol penyumbatan gorong-gorong
baca juga:apresiasi kinerja pegawai, kalapas muaradua berikan penghargaan
empat terdakwa hadir di persidangan
sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim fauzi isra sh mh dengan menghadirkan empat terdakwa, yakni mantan kepala dinas pupr oku, nopriansyah, serta tiga mantan anggota dprd oku: umi hartati, m fahruddin, dan ferlan juliansyah. mereka hadir bersama penasihat hukum masing-masing untuk mengikuti jalannya persidangan.
dalam kesaksiannya, m fauzi alias pablo membeberkan pengalaman saat mengikuti tender proyek di dinas pupr oku dengan nilai mencapai rp45 miliar. ia mengaku proyek tersebut ditawarkan langsung oleh terdakwa nopriansyah.
“saya diajak bertemu di rumah nopri. beliau menawarkan proyek, tetapi sejak awal sudah meminta fee untuk anggota dewan sebesar 20 persen, ditambah 2 persen untuk panitia lelang,” ujar fauzi di depan majelis hakim.
baca juga:dinkes oku selatan lakukan penilaian ke seluruh puskesmas
baca juga:pembuatan paspor cjh, kemenag okus gandeng imigrasi
nilai fee disebut sangat besar
fauzi menyebut total permintaan fee mencapai 22 persen dari nilai kontrak proyek, atau sekitar rp9,9 miliar dari total rp45 miliar. 
namun, ia mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut sehingga menghubungi rekan bisnisnya, mail, dari tim ahmad toha.
proyek akhirnya dikerjakan bersama dengan pembagian nilai pagu, di mana fauzi mengaku mendapat jatah rp16 miliar, sementara sisanya dikerjakan oleh rekan lainnya, ahmad sugeng santoso.
saksi lain, ahmad toha alias anang, juga memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. ia mengaku mengenal nopriansyah sejak 2024 melalui sejumlah proyek di dinas pupr oku, termasuk pekerjaan jalan dan jembatan. 
pada januari 2025, toha kembali ditawari proyek senilai rp45 miliar, namun ia terkejut ketika diminta komitmen fee 20 persen.
baca juga:dprd oku selatan gelar rapat paripurna bahas perubahan ku-apbd dan ppas tahun 2025
baca juga:12 puskesmas di oku selatan dinilai untuk jadi blud
hubungan dengan bupati oku ikut disinggung
dalam sidang, jpu turut menanyakan kedekatan toha dengan bupati oku, teddy meilwansyah. toha mengakui dirinya mengenal teddy sejak 2016 saat teddy masih menjabat di pemkab oku. ia bahkan sempat menjadi relawan saat pilkada 2024, meski kontribusinya diakui tidak besar.
“saya hanya ikut membantu menyediakan sandal dan spanduk kampanye. tidak ada kontribusi besar,” ungkap toha.
keterangan dari dua saksi ini semakin memperjelas dugaan praktik suap dalam pembagian proyek pokir dprd oku. fee hingga 22 persen dari nilai proyek miliaran rupiah diduga mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari anggota dprd hingga panitia lelang.
sidang akan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi lain guna memperkuat dakwaan jpu kpk terhadap para terdakwa. majelis hakim menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap keterangan agar peran masing-masing pihak dalam kasus ini dapat terungkap secara terang benderang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 17 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan