Outsourcing Jadi Sorotan Prabowo, Menaker: Akan Jadi Dasar Aturan Baru

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 02 May 2025 - 20:59

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. -Foto: Ist.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyinggung isu outsourcing dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Tanggapan atas pernyataan tersebut datang dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, yang menegaskan bahwa arahan Presiden akan menjadi acuan dalam penyusunan aturan baru tentang sistem kerja alih daya.

“Pernyataan Presiden mengenai outsourcing menunjukkan sikap yang terbuka terhadap suara pekerja, dan tentunya akan kami tindak lanjuti dalam bentuk kebijakan,” ujar Menaker Yassierli saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa sistem outsourcing telah lama menjadi keluhan utama kalangan buruh. Banyak di antaranya menilai skema tersebut tidak memberikan kepastian kerja dan cenderung merugikan pekerja dari segi perlindungan hukum dan kesejahteraan.

Bertahun-tahun Jadi Masalah

Menurut Menaker, praktik outsourcing tidak jarang digunakan untuk mengalihkan pekerjaan inti perusahaan kepada pihak ketiga, yang berdampak pada ketidakamanan status kerja bagi para buruh. Kondisi ini, katanya, berakibat pada rendahnya gaji, tidak adanya jenjang karier, serta minimnya perlindungan sosial.

“Tidak jarang pekerja outsourcing kesulitan bergabung dalam serikat pekerja dan rentan diberhentikan secara sepihak,” tambahnya.

Arah Regulasi Sejalan Konstitusi

Yassierli menegaskan bahwa semua kebijakan ketenagakerjaan yang akan disusun harus berpijak pada konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan perlakuan adil dalam hubungan kerja.

“Perintah Presiden untuk memperbaiki regulasi akan kami jalankan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dalam hubungan industrial,” ungkapnya.

Kemnaker Siapkan Revisi UU Ketenagakerjaan

outsourcing jadi sorotan prabowo, menaker: akan jadi dasar aturan baru                            jakarta, harianokuselatan.id - presiden republik indonesia, prabowo subianto, menyinggung isu outsourcing dalam pidatonya saat peringatan hari buruh internasional (may day) pada kamis, 1 mei 2025. tanggapan atas pernyataan tersebut datang dari menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli, yang menegaskan bahwa arahan presiden akan menjadi acuan dalam penyusunan aturan baru tentang sistem kerja alih daya.
“pernyataan presiden mengenai outsourcing menunjukkan sikap yang terbuka terhadap suara pekerja, dan tentunya akan kami tindak lanjuti dalam bentuk kebijakan,” ujar menaker yassierli saat diwawancarai di jakarta, jumat (2/5/2025).
ia menjelaskan bahwa sistem outsourcing telah lama menjadi keluhan utama kalangan buruh. banyak di antaranya menilai skema tersebut tidak memberikan kepastian kerja dan cenderung merugikan pekerja dari segi perlindungan hukum dan kesejahteraan.
baca juga:puskesmas muaradua berikan pelayanan gek geratis ke warga
baca juga:oku selatan rayakan hardiknas 2025, tegaskan komitmen layanan pendidikan bermutu
bertahun-tahun jadi masalah
menurut menaker, praktik outsourcing tidak jarang digunakan untuk mengalihkan pekerjaan inti perusahaan kepada pihak ketiga, yang berdampak pada ketidakamanan status kerja bagi para buruh. kondisi ini, katanya, berakibat pada rendahnya gaji, tidak adanya jenjang karier, serta minimnya perlindungan sosial.
“tidak jarang pekerja outsourcing kesulitan bergabung dalam serikat pekerja dan rentan diberhentikan secara sepihak,” tambahnya.
arah regulasi sejalan konstitusi
yassierli menegaskan bahwa semua kebijakan ketenagakerjaan yang akan disusun harus berpijak pada konstitusi, khususnya pasal 27 ayat (2) dan pasal 28d ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. pasal-pasal tersebut menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan perlakuan adil dalam hubungan kerja.
“perintah presiden untuk memperbaiki regulasi akan kami jalankan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dalam hubungan industrial,” ungkapnya.
baca juga:breakout garis tren harga shiba inu bisa membawa shib ke us$ 0.00003: analis
baca juga:bitcoin masih bullish? beberapa data dan indikator ini menunjukkan potensi koreksi
kemnaker siapkan revisi uu ketenagakerjaan
dalam rangka merespons arahan presiden dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, kementerian ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku. salah satunya adalah rencana penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang lebih akomodatif terhadap hak pekerja.
langkah ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 168/puu-xxi/2023 yang menyatakan perlunya peninjauan terhadap uu nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.
baca juga:yamaha kenalkan konsep mt-09 hybrid, kekar banget!
baca juga:isuzu luncurkan pikap listrik d-max ev, bisa tempuh jarak 263 km
selain merevisi uu, kemnaker juga tengah menyusun peraturan menteri khusus yang akan mengatur lebih rinci tentang praktik outsourcing agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.
“kami sedang menyempurnakan rancangan aturan teknis tentang alih daya agar pelaksanaannya tidak merugikan pekerja maupun pengusaha,” pungkas yassierli. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 3 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan