Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat

YOGYAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi penyertipikatan tanah wakaf di seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Program ini mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepastian hukum atas aset wakaf umat.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Ia mengungkapkan hal ini setelah menerima delapan sertipikat wakaf untuk Persyarikatan Muhammadiyah dalam sebuah acara di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/03/2025).

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah BPN dalam mempercepat penyertipikatan tanah wakaf. Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap aset umat, memastikan penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan awal pewakaf,” ujar Agung Danarto.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya sertipikat, aset tanah wakaf memiliki legalitas yang kuat sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih tenang dan aman. “Sertipikat ini merupakan bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Dengan adanya dokumen resmi, pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan umat,” lanjutnya.

Sementara itu, apresiasi juga datang dari Perkumpulan NU Ngombol. Arif, perwakilan organisasi tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kemudahan dalam proses sertipikasi tanah wakaf yang digunakan untuk Sekretariat NU Cabang Kecamatan Ngombol. Sertipikat tersebut diterima langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam acara di Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah.

“Prosesnya cepat, mudah, dan tidak dipungut biaya. Kini, tanah wakaf yang telah memiliki sertipikat resmi bisa lebih terjamin penggunaannya untuk kepentingan umat, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Ngombol,” jelas Arif.

Ia juga mengisahkan bahwa tanah tersebut awalnya merupakan wakaf dari warga setempat. Setelah proses sertipikasi rampung, lahan ini kini memiliki kepastian hukum yang jelas. “Sertipikat ini menjadi bukti sah atas kepemilikan tanah wakaf yang kami kelola, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan potensi sengketa di masa mendatang,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron Wahid memberikan pesan kepada para santri yang hadir di Pesantren Darut Tauhid. Ia mengajak mereka untuk terus meningkatkan keimanan dan mendoakan keberlangsungan program pemerintah agar berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan.

“Mohon doanya agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Semoga langkah ini memberikan manfaat besar bagi umat,” ujar Nusron Wahid.

Kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Pesantren Darut Tauhid Purworejo merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan yang bertujuan mempererat komunikasi dengan masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri, serta Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta Dony Erwan. (rel)