KPK Dalami Keterlibatan Bupati Dalam Proyek di Dinas PUPR OKU

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 17 Mar 2025 - 23:42

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerja Umum dan Penataam Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2024-2025. -Foto: Ist.-

kpk dalami keterlibatan bupati dalam proyek di dinas pupr oku                            baturaja, harianokuselatan.id - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mendalami dugaan keterlibatan bupati ogan komering ulu (oku), teddy meilwansyah, dalam kasus suap proyek di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) oku tahun anggaran 2024-2025.
ketua kpk, setyo budiyanto, mengungkapkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam pencairan uang muka proyek.
"pencairan uang muka itu melibatkan beberapa pihak agar prosesnya bisa terjadi. ini akan kami dalami, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat sebelumnya," ujar setyo dalam keterangannya, senin (17/3).
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menambahkan bahwa pihaknya akan menyelidiki keterlibatan dua pejabat, yaitu pj bupati oku sebelum 2025 dan bupati definitif setelah pelantikan.
baca juga:joncik-arifa’i optimistis menang, targetkan 70 persen dukungan di tebing tinggi
baca juga:masyarakat ulu musi dukung hba, harapkan sekolah gratis
"dalam menentukan besaran proyek di dinas pupr, harus ada keputusan dari pejabat tertinggi di pemkab oku, yaitu bupati. ini yang akan kami dalami," jelasnya.
dprd oku terlibat, fee proyek capai rp7 miliar
kpk sebelumnya menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, terdiri dari anggota dprd, kepala dinas, dan pihak swasta.
baca juga:kapolres: penambahan personel psu bergantung situasi keamanan
baca juga:stadion bumi sriwijaya resmi beroperasi, prabowo targetkan indonesia ke piala dunia
mereka adalah:
ferlan juliansyah (anggota komisi iii dprd oku)
m. fahrudin (ketua komisi iii dprd oku)
umi hartati (ketua komisi ii dprd oku)
nopriansyah (kepala dinas pupr oku)
m. fauzi alias pablo (pihak swasta)
ahmad sugeng santoso (pihak swasta)
baca juga:timnas indonesia siap tempur, dokter pastikan kondisi pemain fit jelang lawan australia
baca juga:mensesneg: ruu tni tidak akan bangkitkan dwifungsi abri
ketua kpk mengungkapkan bahwa anggota dprd oku meminta jatah proyek senilai rp35 miliar dari dinas pupr, dengan kesepakatan fee sebesar 20 persen atau sekitar rp7 miliar.
atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf a, b, f, atau pasal 12b uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
kpk menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain di pemkab oku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan