Dorong Transparansi Data Penerima Bansos Agar Tak Tumpang Tindih

INDRALAYA, HARIANOKUSELATAN.ID - Komisi IV DPRD Ogan Ilir menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial setempat guna membahas pemerataan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. 

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut setelah anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang dinilai memiliki sistem pengelolaan bansos yang tertata dengan baik, mudah diakses, dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, M Sayuti, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mencontoh sistem yang diterapkan di Bandar Lampung dan Palembang untuk diterapkan di Ogan Ilir.

BACA JUGA:Liverpool Berisiko Kehilangan Mohamed Salah, Chelsea Waspadai Cole Palmer Dilirik

BACA JUGA:Chelsea Gaet Bintang Muda Brasil, Cole Palmer Harus Waspada

"Kami melihat di Bandar Lampung dan Palembang, pengelolaan bansos lebih tertata dan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program bantuan. Tapi mengapa di Ogan Ilir belum bisa seperti itu?" ujarnya.

Data Masih Tumpang Tindih

Meski berbagai program bansos dari pemerintah telah dijalankan di Ogan Ilir, Dinas Sosial setempat mengakui bahwa masih ada kendala dalam validasi data penerima manfaat. Salah satu masalah utama adalah adanya data yang tumpang tindih.

"Biasanya data penerima langsung diajukan oleh desa ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tanpa melalui proses verifikasi yang ketat di tingkat daerah," jelas perwakilan Dinsos Ogan Ilir.

BACA JUGA:Tersangka Mega Korupsi BBM, Kerry Riza Juga Diperiksa dalam Kasus Jiwasraya

BACA JUGA:Ahok Bongkar Peran Menteri BUMN di Korupsi BBM Pertamina: Mereka Punya Kuasa

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial telah mengimbau masyarakat yang merasa mampu secara ekonomi untuk secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos agar bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, DPRD Ogan Ilir meminta agar pihaknya dilibatkan dalam proses verifikasi data penerima manfaat.

"Kami meminta agar DPRD dapat turut serta dalam memverifikasi data penerima, karena setiap anggota dewan memiliki daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dengan begitu, bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Sayuti.