Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 Sebesar Rp4,4 Triliun

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menyepakati pagu anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi, menjadi Rp4,44 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa anggaran awal kementeriannya sebelum efisiensi mencapai Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan pemangkasan sebesar Rp2,01 triliun atau sekitar 31,17 persen, anggaran yang tersisa kini menjadi Rp4,44 triliun.

"Efisiensi ini dilakukan agar program-program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat berjalan lebih efektif. Kami ingin menghapus 'lemak-lemak' anggaran yang tidak perlu, karena sering kali ada kebutuhan yang sebenarnya bisa dikurangi atau dioptimalkan," ujar Nusron.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Kementerian ATR/BPN juga memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat yang sebelumnya sering dilakukan di luar kota atau di hotel. Nusron menuturkan bahwa kementeriannya kini akan lebih banyak memanfaatkan fasilitas milik sendiri, seperti gedung di Cikeas, yang sudah dilengkapi ruang rapat dan kamar tidur untuk keperluan dinas.

"Biasanya banyak rapat yang dilakukan di hotel-hotel dengan paket lengkap, tapi sekarang kita alihkan ke fasilitas yang sudah ada. Dengan begitu, anggaran bisa lebih hemat," tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, optimalisasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga harus terus dilakukan untuk memastikan penggunaan dana negara lebih efektif.

"Saya mengapresiasi langkah efisiensi ini. Dengan pendekatan yang lebih kreatif dalam manajemen anggaran, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Nusron Wahid didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. (rel)