Gerindra: Koalisi Permanen Sudah Lama Dibahas, Prabowo Ingin Stabilitas Politik

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa ide pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah wacana baru. Menurutnya, gagasan ini telah muncul dalam berbagai periode kepresidenan sebagai upaya memperkuat stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan.

"Wacana ini bukan hanya muncul sekarang. Dalam setiap periode kepresidenan, pemikiran tentang perlunya kerja sama politik yang lebih solid dan jangka panjang selalu dibahas," ujar Muzani kepada wartawan pada Selasa, 18 Februari 2025.

BACA JUGA:DPC Demokrat Banyuasin Kembali Dukung AHY Jadi Ketua Umum

BACA JUGA:Jelang Pelantikan, Toha Tohet-Rohman Hadiri Gladi Bersih, Siap Pimpin Muba

Tujuan dan Harapan Koalisi Permanen

Prabowo menyampaikan gagasan ini saat bersilaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garugayasa. Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk memastikan kesinambungan kebijakan pemerintah dan menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat.

Muzani menjelaskan bahwa konsep koalisi permanen ini telah disampaikan kepada para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan lebih lanjut terkait implementasinya.

"Tentu saja, keputusan akhir mengenai gagasan ini berada di tangan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam koalisi," tambahnya.

Meski demikian, Muzani menilai bahwa ide ini dapat memberikan manfaat besar bagi pemerintahan dengan memperkuat kesinambungan kebijakan dan mengurangi ketidakpastian politik.

BACA JUGA:Timnas U-20 Hadapi Yaman di Laga Terakhir, Indra Sjafri Targetkan Kemenangan

BACA JUGA:Chelsea Siapkan 75 Juta Poundsterling untuk Rekrut Kaoru Mitoma

Tanggapan terhadap Kekhawatiran Pengawasan Pemerintah

Menanggapi kekhawatiran bahwa koalisi yang terlalu besar dapat melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, Muzani menegaskan bahwa sistem check and balance tidak hanya bergantung pada partai politik.

"Pers dan masyarakat juga berperan dalam memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang membangun akan selalu didengar oleh Presiden Prabowo," jelasnya.