Prabowo Sindir Pejabat Pemborosan Anggaran, PDIP Minta Nama Diungkap

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap lebih lanjut siapa pejabat yang disebutnya sebagai "raja kecil" yang menentang kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Deddy, jika memang ada pejabat yang melakukan pemborosan, sebaiknya Prabowo langsung membuka identitas atau setidaknya menjelaskan tindakan yang mereka lakukan agar publik mendapatkan kejelasan.

"Presiden harusnya langsung sebut saja, kalau menurut saya," ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

BACA JUGA:Megatron Melesat di Korea, Fans Serukan Kenaikan Gaji

BACA JUGA:Van Dijk Pertimbangkan Pergi, Barcelona Siap Tampung Sang Kapten Liverpool

Namun, Deddy juga menyampaikan bahwa tidak harus menyebutkan nama individu tertentu, tetapi lebih baik menguraikan tindakan serta dampak yang ditimbulkan oleh pejabat tersebut.

"Gak perlu sebut nama, tapi kira-kira tindakannya seperti apa, dampaknya apa, dan kenapa ini harus disampaikan ke publik. Seharusnya masalah seperti ini diselesaikan secara internal tanpa perlu diumbar ke masyarakat," jelasnya.

Sindiran Prabowo terhadap Pejabat Boros

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin, 10 Februari 2025, menyinggung adanya pihak dalam birokrasi yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang sedang ia terapkan.

BACA JUGA:Korupsi di Indonesia Masih Tinggi, Meski Skor IPK Naik Jadi 37

BACA JUGA:Belum Sebulan Menjabat, Dirjen Migas Dinonaktifkan Usai Kantornya Digeledah Kejagung

Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keperluan yang tidak perlu atau bahkan menjadi celah korupsi.

"Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya jadi alasan untuk korupsi, dihentikan dan dibersihkan. Tapi ada yang melawan saya dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa jadi raja kecil," kata Prabowo.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bisa memberikan dampak besar, terutama untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Saat ini, dari total 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 20.000 sekolah.