Isu Reshuffle Mencuat, Pengamat: Menteri Berkinerja Buruk Harus Diganti
--
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN - Isu reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo pada acara Harlah NU, menjadi sorotan banyak pihak.
Profesor Lili Romli, Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memberikan pandangannya terkait isu ini.
Menurutnya, wacana reshuffle yang muncul bukan tanpa alasan. "Publik tentu akan setuju jika dilakukan reshuffle, bukan hanya itu menjadi hak prerogatif presiden, tapi juga menjadi harapan publik jika menteri-menterinya kinerjanya jeblok atau buruk," ujar Lili Romli saat dikonfirmasi pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa presiden memiliki kriteria tertentu dalam menentukan reshuffle, antara lain faktor pakta integritas, loyalitas pada presiden, serta tercapainya target yang ditetapkan.
Selain itu, hasil survei juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini.
BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Gelar Monev Destinasi Pariwisata Bersama Dinas Pariwisata Sumsel
BACA JUGA:Polisi Tangkap ASN Pemprov NTT, Otak Pemerasan Eks Bupati Rote
BACA JUGA:Wujudkan Pasar Bersih! Pemkab OKU Selatan Gencarkan Gotong Royong di Pasar Saka Selabung
"Tentu presiden punya kriteria atau ukuran untuk melakukan reshuffle, antara lain pakta integritas, tidak loyal pada presiden, punya agenda sendiri, target tidak tercapai, bisa juga merujuk pada hasil survei," tambahnya.
Lili Romli juga menekankan bahwa jika reshuffle dilakukan secara objektif dan sesuai dengan harapan publik, hal itu akan memberikan dampak positif bagi Presiden Prabowo.
Saya kira kalau reshufflenya objektif, sesuai dengan harapan publik, akan berdampak positif pada presiden itu sendiri. Publik semakin trust dan approval rating tentang kepuasan akan terjaga," ungkapnya.
Dengan demikian, reshuffle kabinet tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.(dst)
- Tag
- Share
-
-
