Mahfud MD Desak Penanganan Kasus Pagar Laut Ilegal Ditingkatkan ke Proses Pidana

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN – Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mendesak agar kasus pagar laut ilegal yang terjadi di Tangerang dan sejumlah wilayah lainnya segera diproses secara pidana.

Melalui unggahan di akun X resmi, Mahfud menyoroti langkah pemerintah yang sejauh ini hanya bersifat administrasi dan teknis, sementara pelanggaran hukum yang terjadi seharusnya bisa dikenakan sanksi pidana.

“Kasus ini jelas tindak pidana. Merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal di laut adalah perbuatan yang pasti melibatkan kolusi dan korupsi,” ujar Mahfud dalam pernyataannya.

BACA JUGA: Disdamkarmat OKU Selatan Bantu Lepaskan Cincin Tersangkut di Jari Anak

Ia menekankan bahwa meskipun telah ada upaya pembongkaran pagar laut ilegal, langkah yang lebih tegas berupa penyidikan dan penetapan status tersangka pidana harus segera dilakukan.

Mahfud juga mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang belum mengambil tindakan serius terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan sertifikat ilegal di laut.

“Ini bukan hanya soal membongkar pagar, tapi tentang penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dan dugaan korupsi yang harus diselidiki lebih dalam,” tegasnya.

BACA JUGA:Trump Kembali Ubah Nama Gunung Denali ke McKinley

Tanggapan netizen terhadap pernyataan Mahfud pun mengalir deras. Banyak yang berpendapat bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini kesulitan untuk bertindak tegas karena adanya utang budi kepada kelompok oligarki yang memiliki kekuasaan besar.

Beberapa netizen menilai bahwa oligarki sudah mengakar kuat di kalangan pejabat, sehingga tindakan hukum yang sebenarnya sulit untuk dijalankan.

“Pohon oligarki sudah mengakar di kepala para pejabat kita. Bahkan kalau ada tindakan, itu hanya akan memangkas rantingnya saja,” ujar salah satu netizen.

BACA JUGA:Level Penting untuk Dogecoin Saat Ini

Tidak sedikit pula yang menyoroti ketergantungan pemerintah terhadap kelompok oligarki yang menguasai sebagian besar ekonomi Indonesia, sehingga menghambat proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Dengan meningkatnya sorotan publik terhadap kasus ini, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan kasus pagar laut ilegal dan memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi yang setimpal.