Mahkamah Konstitusi Registrasi 309 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2024

Reporter: Desti Kurniawati |

Editor: Desti Kurniawati |

Kamis , 09 Jan 2025 - 09:27

Mahkamah Konstitusi,-desti-

mahkamah konstitusi registrasi 309 perkara sengketa hasil pilkada 2024                            harianokuselatan.bacakoran.co, jakarta, 8 januari 2025 – mahkamah konstitusi (mk) resmi meregistrasi sebanyak 309 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
registrasi ini dilakukan pada jumat lalu (3/1/2025) pukul 14.49 wib. dari total 314 permohonan yang diajukan, lima di antaranya tidak diregistrasi karena adanya data ganda.
“jumlah yang diregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
adapun lima permohonan tidak diregistrasi karena terdapat pemohon yang mendaftar secara daring maupun luring sehingga terjadi duplikasi,” jelas kepala biro humas dan protokol mk, pan mohammad faiz, di gedung mk, jakarta pusat.
rincian perkara yang diregistrasi
dari 309 perkara yang diregistrasi, rinciannya adalah:
23 perkara pemilihan gubernur (pilgub)
49 perkara pemilihan wali kota (pilwalkot)
237 perkara pemilihan bupati (pilbup)
baca juga:program makan bergizi (mbg) dikritik, menu dianggap belum penuhi standar gizi
baca juga:300 guru sd smp se-kota palembang ikuti pelatihan menulis bersama sumeks.co
baca juga:tragedi kebakaran di oki: 3 rumah hangus total, kerugian rp 300 juta
mk membuka kesempatan bagi para pihak yang ingin mengajukan diri sebagai pihak terkait hingga senin, 6 januari 2025.
“mereka memiliki waktu dua hari kerja sejak registrasi. karena sabtu-minggu adalah hari libur, maka batas akhirnya adalah senin,” ujar faiz.
selanjutnya, sidang perdana akan dimulai pada rabu, 8 januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. sidang akan menggunakan mekanisme panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi.
pada hari pertama, tiga panel hakim akan memeriksa 47 perkara, termasuk sengketa pilgub jawa timur yang diajukan pasangan tri rismaharini-zahrul azhar asumta (risma-gus hans).
peta kemenangan sebelum gugatan ke mk
sebelum gugatan ke mk, koalisi indonesia maju (kim) diperkirakan memenangi 26 dari total 37 pilgub yang digelar. beberapa provinsi yang dimenangkan kim meliputi jawa barat, jawa timur, sumatera selatan, dan kalimantan timur.
sementara itu, pdi-p sebagai pemenang pemilu 2024 berpotensi menang di enam provinsi, termasuk bali, jakarta, dan riau.
baca juga:eks anggota bawaslu agustiani tio hadir di kpk untuk pemeriksaan kasus paw anggota dpr
baca juga:penyelenggaraan haji 2025 bakal didampingi kpk
baca juga:pdip beri respon penggeledahan kpk di rumah hasto kristiyanto
advokat donal fariz menegaskan pentingnya mk menjaga kualitas pemeriksaan meskipun sengketa pilkada termasuk kategori speedy trial yang harus selesai dalam 45 hari kerja.
“kendali mutu sangat penting agar mk dapat menemukan fenomena kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (tsm),” katanya.
advokat muhamad raziv barokah menambahkan bahwa mk perlu menegakkan hukum acara yang ada, termasuk memeriksa selisih suara sesuai pasal 158 uu pilkada.
“jika tidak memenuhi syarat, tidak masalah jika permohonan diputus tidak diterima. namun, jika ada persoalan substantif, pemohon harus diberi kesempatan membuktikan dalilnya,” ujarnya.
mk dijadwalkan memulai sidang perdana pada rabu, 8 januari 2025. pemeriksaan awal ini akan menentukan kelayakan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon dan menjadi langkah awal untuk memastikan keadilan dalam hasil pilkada 2024. (dst)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan