9 Daerah di Sumsel Tunggu Keputusan MK Terkait Sengketa Pilkada

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 22:41

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya. -Foto: Ist.-

9 daerah di sumsel tunggu keputusan mk terkait sengketa pilkada                            palembang, harianokuselatan.id - proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di sumatera selatan masih menyisakan sengketa di sembilan daerah, yang kini menunggu keputusan resmi dari mahkamah konstitusi (mk) untuk penyelesaian.
menurut ketua komisi pemilihan umum (kpu) sumsel, andika pranata jaya, keputusan mk akan menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan pilkada di daerah yang bersengketa.
"untuk daerah yang sedang bersengketa, kami pastikan menunggu keputusan mk. setelah ada keputusan, baru akan dilakukan penetapan hasil," ujar andika, sabtu (4/1).
baca juga:pembahasan akd dprd oku deadlock 
baca juga:sriwijaya fc pesta gol di jakabaring: lumat fc bekasi 5-3
daerah yang bersengketa
sembilan daerah di sumsel yang saat ini menghadapi sengketa di mk adalah:
kabupaten empat lawang
kabupaten lahat
kabupaten oku
kabupaten oku selatan (okus)
kabupaten ogan ilir
kabupaten banyuasin
kota pagaralam
kota palembang
kabupaten muara enim
proses penetapan hasil
baca juga:spekulasi masa depan joshua zirkzee di mu makin memanas
baca juga:kapolresta tangerang: penembakan bos rental mobil, empat pelaku diamankan
andika menjelaskan, untuk daerah yang tidak terlibat sengketa, proses penetapan hasil akan segera dilakukan.
“daerah yang tak bersengketa di mk akan menerima penetapan hasil pemilu tanpa perubahan angka. jadi, masyarakat di daerah tersebut tidak perlu khawatir,” katanya.
daerah yang tidak bersengketa meliputi:
kabupaten musi banyuasin (muba)
kabupaten muratara
kota lubuklinggau
kabupaten oku timur (okut)
kabupaten pali
kota prabumulih
kabupaten oki
baca juga:kpk periksa anggota dpr nasdem satori terkait penyelewengan dana csr bi
baca juga:warga desa aromantai pulau beringin swadaya cor jalan menuju kebun
tahapan selanjutnya
andika juga menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih adalah kewenangan kementerian dalam negeri (kemendagri).
"kami hanya memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan. untuk pelantikan, itu menjadi kewenangan kemendagri," jelasnya.
optimisme penyelesaian sengketa
kpu sumsel optimistis penyelesaian sengketa di mk dapat rampung dalam waktu dekat.
"dengan adanya keputusan dari mk, kita dapat melanjutkan proses ke tahapan berikutnya tanpa kendala. semua pihak diharapkan bersabar dan mengikuti prosedur yang berlaku," tambah andika.
keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas politik di sumsel pasca-pilkada.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 5 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan