Pungli Mengancam Pariwisata, Pemda Diminta Tegas Terapkan Sanksi

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 27 Dec 2024 - 20:06

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyoroti bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi pungli, praktik tersebut masih sering terjadi, terutama saat musim wisatawan ramai. -Foto: Fajar Ilman.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Pungutan liar (pungli) di destinasi wisata terus menjadi masalah meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk menanggulanginya. Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa meskipun ada surat edaran dan koordinasi dengan pihak terkait, pungli masih sering terjadi, terutama saat musim wisatawan ramai.

"Pungli selalu berulang meski sudah ada langkah konkret dari pemerintah, seperti surat edaran dan rapat koordinasi dengan kepala dinas. Ini memang masalah yang harus diselesaikan lebih proaktif," kata Ni Luh Puspa di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Desember 2024.

Peran Pemda Dalam Menangani Pungli

Menurut Ni Luh Puspa, pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan kunci dalam mengatasi pungli. Sebab, banyak destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda, sehingga mereka harus lebih proaktif dalam mengadakan razia untuk memastikan tidak ada pungli yang terjadi.

"Masalah ini juga dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian pada akhir November lalu. Kami mengeluarkan surat edaran di awal Desember, meminta Pemda lebih mengantisipasi potensi pungli," tambahnya.

Kasus Pungli di Tumpak Sewu

Salah satu contoh kasus pungli yang mencuat adalah di destinasi wisata Tumpak Sewu, Jawa Timur, yang dikelola oleh dua kabupaten. Pengunjung dikenakan tiket ganda, namun kini sudah diterapkan sistem tiket terpadu dengan konsep one gate entrance untuk mengurangi pungli.

"Sistem tiket terpadu di Tumpak Sewu adalah langkah positif untuk mengurangi pungli dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan destinasi yang lebih adil," ujar Ni Luh Puspa.

pungli mengancam pariwisata, pemda diminta tegas terapkan sanksi                            jakarta, harianokuselatan.id - pungutan liar (pungli) di destinasi wisata terus menjadi masalah meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk menanggulanginya. wakil menteri pariwisata, ni luh puspa, menegaskan bahwa meskipun ada surat edaran dan koordinasi dengan pihak terkait, pungli masih sering terjadi, terutama saat musim wisatawan ramai.
"pungli selalu berulang meski sudah ada langkah konkret dari pemerintah, seperti surat edaran dan rapat koordinasi dengan kepala dinas. ini memang masalah yang harus diselesaikan lebih proaktif," kata ni luh puspa di taman margasatwa ragunan, jakarta selatan, pada jumat, 27 desember 2024.
baca juga:polsek bsa kembali hadir bantu kebutuhan pangan warga 
baca juga:warga desa katang agung senang terima bantuan pembangunan jalan
peran pemda dalam menangani pungli
menurut ni luh puspa, pemerintah daerah (pemda) memegang peranan kunci dalam mengatasi pungli. sebab, banyak destinasi wisata yang dikelola oleh pemda, sehingga mereka harus lebih proaktif dalam mengadakan razia untuk memastikan tidak ada pungli yang terjadi.
"masalah ini juga dibahas dalam rapat di kemenko perekonomian pada akhir november lalu. kami mengeluarkan surat edaran di awal desember, meminta pemda lebih mengantisipasi potensi pungli," tambahnya.
baca juga:harimau sumatera terekam di pesisir barat, diduga keluar akibat krisis mangsa di habitat
baca juga:tips alami untuk menebalkan alis dan bulu mata
kasus pungli di tumpak sewu
salah satu contoh kasus pungli yang mencuat adalah di destinasi wisata tumpak sewu, jawa timur, yang dikelola oleh dua kabupaten. pengunjung dikenakan tiket ganda, namun kini sudah diterapkan sistem tiket terpadu dengan konsep one gate entrance untuk mengurangi pungli.
"sistem tiket terpadu di tumpak sewu adalah langkah positif untuk mengurangi pungli dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan destinasi yang lebih adil," ujar ni luh puspa.
baca juga:jelang lbur tahun baru, polres oku selatan perketat pengamanan
baca juga:dinas pariwisata oku selatan berikan bantuan alat musik ke lima sanggar seni
pentingnya penegakan hukum dan sanksi
deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur kementerian pariwisata, hariyanto, menambahkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan destinasi wisata yang adil menjadi faktor penyebab pungli. untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pungli.
"pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. kemenpar tidak bisa melakukan penegakan hukum, itu tugas pemda," tegas hariyanto.
dengan upaya yang lebih tegas dan sistem tiket terpadu, diharapkan kasus pungli di destinasi wisata dapat berkurang, meningkatkan kenyamanan pengunjung, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan