BGN Pastikan Menu MBG Disesuaikan dengan Ketersediaan Lokal

Harianokuselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya akan diberikan di wilayah yang memiliki peternakan sapi perah atau logistik yang terjangkau dari daerah peternakan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki akses terhadap susu tidak perlu memaksakan ketersediaan menu tersebut.

“Daerah yang jauh dari peternakan sapi perah tidak perlu memaksakan ketersediaan susu. Telur atau daun kelor dapat menjadi alternatif yang memadai.

Namun, untuk daerah dengan produksi susu yang cukup, susu pasteurisasi akan menjadi bagian dari program MBG,” ujar Dadan, mengutip pernyataan resmi dari ANTARA.

Alternatif Gizi untuk Wilayah Non-Peternakan
Dadan menambahkan, penyusunan menu MBG harus mempertimbangkan kondisi lokal, termasuk kemampuan logistik dan ketersediaan bahan pangan.

BACA JUGA:Cara Mudah Nonaktifkan Meta AI di WhatsApp untuk HP Android

Jika produksi susu di suatu wilayah tidak memungkinkan, bahan makanan lain yang kaya protein, seperti telur atau daun kelor, dapat menggantikan susu dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Imbauan dari Wamentan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, turut mendukung kebijakan ini. Menurutnya, produksi susu sapi domestik saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program MBG secara nasional.

Ia menyarankan agar sumber protein lain, seperti ayam, telur, atau protein nabati, menjadi prioritas sementara waktu.

“Makan bergizi gratis tidak harus selalu menggunakan susu sapi. Sumber protein hewani dan nabati sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil,” kata Sudaryono.

Ia menekankan bahwa jika produksi susu sapi nasional meningkat, menu ini dapat secara perlahan dimasukkan dalam program MBG.

BACA JUGA:Kebakaran di Desa Suka Negeri, Kerugian Mencapai Rp200 Juta.

Hindari Beban Impor Sudaryono juga menekankan pentingnya menyesuaikan program MBG dengan kapasitas produksi nasional. “Kami tidak ingin program ini menjadi beban negara dengan memaksa pemberian susu sapi melalui impor.

Fleksibilitas menu akan menjaga keberlanjutan program tanpa menambah beban anggaran negara,” jelasnya.