Hoaks Presiden Prabowo Umumkan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Gratis Desember 2024

Harianokuselatan.bacakoran.co, Jakarta - Beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis pada 31 Desember 2024.

Informasi ini pertama kali disebarkan melalui unggahan sebuah akun Facebook pada 18 Desember 2024, yang menyertakan foto Presiden bersama beberapa pejabat tinggi negara.

Foto tersebut menampilkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa pemerintah akan meluncurkan program pembuatan dan perpanjangan SIM gratis di akhir tahun 2024.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut dinyatakan tidak benar.

BACA JUGA:Akhir Tahun ini, Pembangunan Rumah Dinas Bupati Diharapkan Rampung

Melalui akun Instagram resminya, @korlantaspolri.ntmc, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan klarifikasi pada 13 Desember 2024 bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Dalam unggahan tersebut, Korlantas Polri menegaskan:

“Terkait berita yang beredar bahwa ada pembuatan SIM gratis dan seumur hidup, itu HOAX ya. Kenapa SIM tidak gratis dan tidak berlaku seumur hidup? Karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang.”

Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.

Lebih lanjut, penelusuran terhadap foto yang digunakan dalam unggahan tersebut menunjukkan bahwa gambar itu sebenarnya berasal dari acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

Acara ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Desember 2024, dan tidak ada kaitannya dengan program pembuatan atau perpanjangan SIM gratis.

Kabar tentang Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembuatan dan perpanjangan SIM gratis pada 31 Desember 2024 adalah hoaks.

Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden, Wakil Presiden, maupun kementerian terkait mengenai program tersebut.