Sekitar 15 ribu Warga OKU Timur Menganggur

OKU TIMUR - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, menyebutkan bahwa sekitar 15 ribu warga mengalami pengangguran pada tahun 2023. Angka ini mencapai 3,96 persen dari jumlah penduduk OKU Timur yang berjumlah 680.000 jiwa setelah dikurangi anak sekolah dan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Meski angka pengangguran terbuka (TPT) tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 persen, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini.

Ketua Tim Statistik Sosial, Surya Wargito, menjelaskan bahwa TPT mencakup warga yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. "Rilis akhir tahun ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di OKU Timur sebesar 3,96 persen, atau sekitar 15 ribu orang," ungkap Surya Wargito pada Senin, 4 Desember 2023.

Peningkatan dan penurunan TPT di OKU Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk modernisasi pertanian dan dampak pandemi COVID-19. Surya menyoroti bahwa pada tahun 2021, TPT mencapai 3,18 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,79 persen, dan turun lagi menjadi 3,96 persen pada tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa penurunan TPT tahun ini terjadi karena sebagian warga yang sebelumnya menganggur akibat modernisasi pertanian kembali mencari pekerjaan di sektor industri pengolahan dan perdagangan.

"Sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi tempat banyaknya warga yang mulai beraktivitas, seperti membuat bata, genteng, dan usaha kecil menengah (UMKM)," tambah Surya.

Meski begitu, ia menyoroti bahwa usia produktif, terutama usia 15 hingga 21 tahun, masih mendominasi TPT. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMA dan kuliah, yang cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka.

Surya Wargito memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian. "Pertanian menjadi unggulan di OKU Timur, tapi hasilnya masih banyak yang langsung keluar daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menciptakan industri pengolahan hasil pertanian dan mempercepat modernisasi pertanian," tutupnya. (seg)