Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Keracunan Massal

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan aturan tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis. -Foto: Ist.-

IKLAN UMROH

JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan aturan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal di berbagai wilayah. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG diharapkan dapat ditandatangani Presiden pekan ini.

“Perpres Tata Kelola Makan Bergizi sedang diselesaikan dan mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani,” ujar Dadan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

BACA JUGA:Otoritas Palestina Sepakati Proposal Trump Soal Rencana 20 Poin Perdamaian Gaza

BACA JUGA:Pembalap Muda Asal Lombok Targetkan Runner Up di R3 BLU CRU World Cup 2025

Sertifikasi Higienis dan Keamanan Pangan Diterapkan

Dadan menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan diwajibkan memiliki dua sertifikasi guna memastikan higienitas dan keamanan pangan:

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), standar internasional untuk mencegah bahaya makanan dari bahan baku hingga konsumen akhir.

“Kami ingin setiap makanan yang dibagikan aman dikonsumsi dan terjamin higienis melalui sertifikasi HACCP,” tambahnya.

BACA JUGA:Valentino Rossi Sapa Ribuan Fans di Jakarta Bareng VR46 Racing Team

BACA JUGA:Innalilahi, Kebakaran di OKU Timur, Empat Anak Tewas Terjebak Api

Data Keracunan Massal dan Penyebab Utama

Sejak Januari 2025, tercatat 6.517 orang mengalami keracunan akibat MBG. Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak adalah Pulau Jawa (4.147 orang), diikuti Pulau Sumatra (1.307) dan Indonesia Timur (1.003).

Kejadian terbaru terjadi di Pasar Rebo dan Kadungora, dimana salah satu penyebabnya adalah konsumsi susu yang langsung diminum siswa. 

Dadan menegaskan, keracunan massal sebagian besar terjadi karena SPPG tidak menjalankan SOP dengan benar, termasuk kesalahan pemilihan bahan baku dan waktu distribusi makanan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan