Wamen Ossy Laporkan Progres Pengadaan Tanah Huntap Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi ke Menko PMK

JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan perkembangan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan tersebut ia sampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Proses Administrasi dan Kelengkapan Dokumen

Dalam paparannya, Ossy menjelaskan bahwa Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan pengadaan tanah kepada Kementerian ATR/BPN. Meski demikian, ia menegaskan masih ada beberapa perbaikan administratif yang harus dipenuhi.

“Proses ini memang sudah berjalan, tetapi tetap perlu disempurnakan sesuai aturan. Kami juga berharap Bupati Flores Timur memastikan kelengkapan dokumen agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Ossy.

Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025 telah dilakukan expose di Kanwil BPN Provinsi NTT, diikuti dengan pengiriman detail dokumen yang harus dipenuhi pemerintah daerah pada 11 dan 19 Agustus 2025. Kelengkapan ini sangat penting, terutama karena berkaitan dengan penetapan hak masyarakat adat.

Perlindungan Masyarakat Adat dalam Relokasi

Ossy menekankan pentingnya aspek sosial dalam pengadaan tanah. Menurutnya, jangan sampai ada masyarakat adat yang merasa tidak terakomodasi akibat percepatan proses tanpa memperhatikan mekanisme yang berlaku.

“Kalau pengadaan tanah ini dijalankan tanpa prosedur yang tepat, berisiko memunculkan konflik dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus transparan dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dorongan Strategi Penanganan Bencana yang Lebih Cepat

Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno juga menyoroti perlunya strategi fundamental agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif. Ia mengusulkan agar pemerintah menyiapkan peta zona relokasi sejak awal di wilayah rawan bencana.

“Kalau daerah rawan bencana sudah dipetakan sejak awal, maka ketika terjadi bencana, proses relokasi tidak lagi memakan waktu panjang untuk menentukan lokasi baru. Kita langsung bisa bergerak cepat,” jelasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Dari pihak ATR/BPN, Wamen Ossy didampingi Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, beserta tim. (*)