Deadline Makin Dekat, BKN Ingatkan Tenggat Pengusulan PPPK Paruh Waktu 2025

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 16 Aug 2025 - 23:50

BKN sampaikan batas waktu pengajuan PPPK paruh waktu. -Foto : Ist.-

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan bahwa waktu pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 segera berakhir. Tenggat pengajuan yang dibuka sejak 7 Agustus hanya berlaku hingga 20 Agustus 2025, sehingga instansi pemerintah diminta segera menuntaskan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorer Jadi Prioritas Utama

Dalam skema ini, tenaga honorer tetap menjadi prioritas utama pengangkatan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/3832/M.S.01.00/2025 yang menegaskan bahwa formasi paruh waktu hanya dapat diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bukan untuk pelamar umum.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu hanya diperuntukkan bagi:

Pegawai non-ASN yang tercatat dalam database BKN dan pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus.

Pegawai non-ASN yang ada di database BKN, sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi belum mendapatkan penempatan karena keterbatasan formasi.

Mekanisme Cek Nama Honorer

BKN juga mengingatkan agar tenaga honorer memeriksa status mereka dalam daftar usulan PPPK Paruh Waktu. Sebagai contoh, BKD Jawa Timur membuka akses daftar nama melalui website resmi dengan langkah berikut:

Akses situs BKD Jatim dan masuk ke menu Rekrutmen CASN.

Pilih pengumuman PPPK Tahap 2.

Gunakan kata kunci “Paruh Waktu” untuk mempercepat pencarian.

Buka undangan konfirmasi dokumen yang biasanya memuat daftar nama honorer.

deadline makin dekat, bkn ingatkan tenggat pengusulan pppk paruh waktu 2025                            jakarta - badan kepegawaian negara (bkn) mengingatkan bahwa waktu pengusulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tahun 2025 segera berakhir. tenggat pengajuan yang dibuka sejak 7 agustus hanya berlaku hingga 20 agustus 2025, sehingga instansi pemerintah diminta segera menuntaskan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
baca juga:dilatih juara dunia motogp, arai agaska jalani program yamaha blu cru master camp
baca juga:pembina mojo suhandy apresiasi tournament ps antar wartawan di palembang
honorer jadi prioritas utama
dalam skema ini, tenaga honorer tetap menjadi prioritas utama pengangkatan pppk, baik penuh waktu maupun paruh waktu. hal ini sejalan dengan surat edaran menteri panrb nomor b/3832/m.s.01.00/2025 yang menegaskan bahwa formasi paruh waktu hanya dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk), bukan untuk pelamar umum.
mengacu pada peraturan menteri panrb nomor 16 tahun 2025, pppk paruh waktu hanya diperuntukkan bagi:
pegawai non-asn yang tercatat dalam database bkn dan pernah mengikuti seleksi cpns 2024 namun tidak lulus.
pegawai non-asn yang ada di database bkn, sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 2024, tetapi belum mendapatkan penempatan karena keterbatasan formasi.
baca juga:festival perahu bidar di sungai musi, jalur 800 meter disterilkan dari perahu warga
baca juga:jaksa geledah kantor putr pagaralam, kasus bahu jalan rp1,4 miliar kian terang
mekanisme cek nama honorer
bkn juga mengingatkan agar tenaga honorer memeriksa status mereka dalam daftar usulan pppk paruh waktu. sebagai contoh, bkd jawa timur membuka akses daftar nama melalui website resmi dengan langkah berikut:
akses situs bkd jatim dan masuk ke menu rekrutmen casn.
pilih pengumuman pppk tahap 2.
gunakan kata kunci “paruh waktu” untuk mempercepat pencarian.
buka undangan konfirmasi dokumen yang biasanya memuat daftar nama honorer.
surat edaran bkd jatim per 13 agustus 2025 juga menyediakan tautan (misalnya bit.ly konfirmasi tenaga non-asn) yang berisi lampiran nama tenaga honorer yang diusulkan maupun yang tidak.
baca juga:kebakaran di gandus palembang, 18 rumah hangus terbakar
baca juga:dua siswa sumsel terpilih sebagai paskibraka nasional 2025 di istana negara
tahapan dan tanggung jawab ppk
kepala biro hukum dan komunikasi publik bkn, wisudo putro nugroho, menjelaskan bahwa usulan kebutuhan pppk paruh waktu disampaikan melalui platform asn digital – layanan perencanaan kebutuhan.
dalam prosesnya, ppk wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) sebelum diajukan ke menteri panrb.
adapun tahapan pengusulan meliputi:
pengajuan formasi oleh ppk disertai sptjm.
penyampaian usulan lewat layanan elektronik bkn.
penetapan rincian kebutuhan oleh menteri panrb (jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja).
pengajuan nomor induk (ni) pppk ke kepala bkn maksimal tujuh hari kerja setelah persetujuan.
penetapan ni pppk oleh bkn, lalu pengangkatan oleh ppk sesuai aturan yang berlaku.
bkn menegaskan bahwa hanya pelamar yang terdaftar resmi dalam database bkn dan memenuhi syarat yang dapat diajukan. dengan tenggat yang semakin dekat, seluruh instansi diminta mempercepat proses agar tidak melewati batas waktu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 17 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan