3.500 ASN dari 16 Kementerian Segera Pindah ke IKN Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga dijadwalkan segera direlokasi ke IKN tahun ini sebagai bagian dari tahap awal transisi pemerintahan ke ibu kota baru Indonesia.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah menetapkan kriteria prioritas bagi ASN yang akan dipindahkan lebih dulu ke IKN.

"Sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian akan segera direlokasi. Ini adalah bagian dari relokasi awal ASN yang sudah dirancang pemerintah," jelas Bimo, Minggu (3/7/2025).

BACA JUGA:Berkat Layangan Palembang, Sumsel Rebut Emas Aduan Katun di FORNAS NTB

BACA JUGA:Tanpa Megawati, Timnas Voli Putri Indonesia Tumbang 1-3 dari Thailand di SEA V League

1.200 ASN Sudah Huni IKN, Pekerja Konstruksi Capai 5.000 Orang

Bimo juga mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 1.200 ASN telah tinggal di IKN, bersama 5.000 pekerja konstruksi yang mendukung berbagai proyek pembangunan.

“Jika aktivitas pembangunan baru dimulai, jumlah pekerja bisa meningkat hingga 25.000 orang,” katanya.

Selain ASN dan pekerja konstruksi, ribuan turis lokal dan tamu pemerintahan juga rutin mengunjungi IKN setiap harinya. Hal ini dianggap sebagai indikator positif bagi para investor.

“Banyak investor menanyakan target pasar. Kami yakin konsep pengelolaan seperti SCBD bisa diterapkan melalui skema kerja sama B2B yang menjanjikan,” tambah Bimo.

BACA JUGA:Usai Pengeledahan, BNN Belum Umumkan Status Haji Sutar

BACA JUGA:Operasi Patuh Musi 2025: Ratusan Pelanggar Terjaring

Fokus di Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP)

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut tanpa moratorium. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan percepatan pembangunan gedung Legislatif dan Yudikatif dalam tiga tahun ke depan.

“IKN adalah proyek prioritas nasional. Tidak ada penundaan. Undang-undangnya jelas, dan anggarannya telah disiapkan,” kata Basuki.

Pembangunan saat ini difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di zona KIPP 1A akan dibangun Istana Negara, Gedung Legislatif, dan Yudikatif. Sementara pembangunan jalan di KIPP 1B juga dimulai karena telah masuk sejumlah investasi swasta.