Fee Proyek Pokir Anita Noeringhati Rp3 Miliar, Terdakwa Sebut Nama Kabag DPRD Sumsel dan ULP Banyuasin

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 31 Jul 2025 - 21:11

Terdakwa Wisnu Akui Setor Fee Proyek Pokir Anita Noeringhati ke Arie Martharedo dan ULP Banyuasin. -Foto: Ist.-

PALEMBANG - Persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumatera Selatan kembali mengungkap fakta mencengangkan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Rabu (30/7/2025), salah satu terdakwa mengungkap aliran fee proyek sebesar Rp3 miliar yang melibatkan pejabat penting di DPRD Sumsel dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyuasin.

Terdakwa Wisnu Andrio Fatra alias Rio, yang merupakan Wakil Direktur CV HK sekaligus kontraktor pelaksana proyek, secara terbuka menyebutkan bahwa fee proyek diberikan kepada Arie Martharedo, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, serta sejumlah pejabat ULP Banyuasin.

Transfer Fee Ratusan Juta untuk Kabag DPRD Sumsel

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Fauzi Isra SH MH, Wisnu menyampaikan bahwa dirinya mentransfer dana secara langsung melalui rekening bank.

“Fee untuk Pak Arie saya transfer melalui teman saya, Evan. Dua kali transfer, yaitu Rp398,8 juta ke rekening Bank Sumsel Babel dan Rp208 juta ke rekening BCA atas nama Arie Martharedo,” jelas Wisnu di persidangan.

Sementara untuk pihak ULP, fee diberikan tunai. Wisnu menyebut dana sebesar Rp80 juta diserahkan di Grand Duta Syariah Palembang, melalui seseorang bernama Diki, setelah sebelumnya bertemu Yulinda dari ULP Banyuasin.

Proyek Aspirasi Dewan Anita Noeringhati Senilai Rp3 Miliar

Fee tersebut, lanjut Wisnu, berkaitan dengan empat proyek aspirasi anggota DPRD Sumsel Anita Noeringhati yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Sumsel Tahun 2023. Proyek dengan total anggaran Rp3 miliar itu meliputi:

Pembangunan Kantor Lurah RT 01 RW 01

Pengecoran Jalan RT 01 RW 01

Pengecoran Jalan RT 09 dan RT 11 RW 03

Pembuatan Drainase RT 09 dan RT 11 RW 03

Seluruh proyek berlokasi di Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

fee proyek pokir anita noeringhati rp3 miliar, terdakwa sebut nama kabag dprd sumsel dan ulp banyuasin                            palembang - persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pokok pikiran (pokir) dprd sumatera selatan kembali mengungkap fakta mencengangkan. dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi palembang, rabu (30/7/2025), salah satu terdakwa mengungkap aliran fee proyek sebesar rp3 miliar yang melibatkan pejabat penting di dprd sumsel dan unit layanan pengadaan (ulp) banyuasin.
terdakwa wisnu andrio fatra alias rio, yang merupakan wakil direktur cv hk sekaligus kontraktor pelaksana proyek, secara terbuka menyebutkan bahwa fee proyek diberikan kepada arie martharedo, kabag humas dan protokol sekretariat dprd sumsel, serta sejumlah pejabat ulp banyuasin.
transfer fee ratusan juta untuk kabag dprd sumsel
dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh fauzi isra sh mh, wisnu menyampaikan bahwa dirinya mentransfer dana secara langsung melalui rekening bank.
“fee untuk pak arie saya transfer melalui teman saya, evan. dua kali transfer, yaitu rp398,8 juta ke rekening bank sumsel babel dan rp208 juta ke rekening bca atas nama arie martharedo,” jelas wisnu di persidangan.
sementara untuk pihak ulp, fee diberikan tunai. wisnu menyebut dana sebesar rp80 juta diserahkan di grand duta syariah palembang, melalui seseorang bernama diki, setelah sebelumnya bertemu yulinda dari ulp banyuasin.
baca juga:hujan deras, rumpun bambu ambrol tutupi jalan desa di oku selatan
baca juga:wabup okus ikuti peresmuan pos bankum di sumsel
proyek aspirasi dewan anita noeringhati senilai rp3 miliar
fee tersebut, lanjut wisnu, berkaitan dengan empat proyek aspirasi anggota dprd sumsel anita noeringhati yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus (bkbk) apbd sumsel tahun 2023. proyek dengan total anggaran rp3 miliar itu meliputi:
pembangunan kantor lurah rt 01 rw 01
pengecoran jalan rt 01 rw 01
pengecoran jalan rt 09 dan rt 11 rw 03
pembuatan drainase rt 09 dan rt 11 rw 03
seluruh proyek berlokasi di kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa, kabupaten banyuasin.
baca juga:dinas ketahanan pangan ajak irt produktif penuhi pangan
baca juga:merasa tertinggal, warga desa datar harapkan bantuan tower telkomsel
pengakuan dan bantahan antar-terdakwa
meski menjadi wakil direktur, wisnu mengaku tidak memiliki perusahaan sendiri dan hanya meminjam bendera perusahaan lain. ia juga menyebutkan bahwa pengerjaan di lapangan dilakukan oleh evan, termasuk pengawasan proyek kantor lurah yang belum rampung.
wisnu mengklarifikasi bahwa apriansyah, kepala dinas pupr banyuasin, tidak pernah meminta fee. namun, pencairan dana tidak bisa dilakukan karena pekerjaan belum tuntas.
“pak apriansyah tidak pernah minta apa pun. tapi beliau bilang dana tidak bisa cair sebelum proyek selesai semua, karena itu dana bangub,” katanya.
terdakwa arie martharedo, dalam kesaksiannya, membenarkan menerima transfer rp398,8 juta, namun membantah pernah menerima dana rp208 juta dari rekening bca. ia menegaskan bahwa dana di rekening bca adalah milik pribadi.
“untuk yang rp398 juta memang benar saya terima dan sudah saya kembalikan lebih dari rp630 juta ke kas negara,” ujar arie.
baca juga:tak dituntut hukum, kejari oku selatan terapkan restorative justice
baca juga:sekda oku selatan lantik puluhan pejabat fungsional
proses hukum masih berlanjut
sidang yang menghadirkan ketiga terdakwa sekaligus ini menjadi babak krusial dalam pengungkapan dugaan gratifikasi proyek pokir dprd sumsel. agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan pidana yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana aspirasi dewan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 1 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan