Sidang Korupsi Dispora OKU Selatan, Saksi Sebut Diminta Cek Kosong untuk Pembayaran

Reporter: HOS |

Editor: HOS |

Senin , 03 Nov 2025 - 20:44

Harian OKU Selatan — Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (3/11/2025).

Sidang ini melibatkan dua pejabat aktif, yakni Abdi Irawan dan Deni Ahmad Rivai, yang hadir sebagai terdakwa.

Diketahui, Deni Ahmad Rivai menjabat sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sejak Januari 2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Selatan. Keduanya diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran pada bidang tersebut di tahun 2023.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Idil Amin menghadirkan dua saksi, yakni Erni selaku pengusaha perlengkapan tenda dan alat tulis, serta Mulyadi, seorang PNS yang juga pemilik usaha orgen tunggal.

Sidang Korupsi Dispora OKU Selatan, Saksi Sebut Diminta Cek Kosong untuk Pembayaran

Suasana ruang sidang PN Palembang saat sidang Dispora OKU Selatan-Heru Wahyudi-PALTV

Dalam keterangannya, Erni membeberkan bahwa Dispora OKU Selatan melalui terdakwa Deni pernah menyewa sejumlah perlengkapan kegiatan, termasuk tenda ukuran 5x5 meter dengan harga Rp400.000 per unit, tenda ukuran 4x4 meter senilai Rp200.000 per unit, serta kursi plastik dengan harga antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per unit.

sidang korupsi dispora oku selatan, saksi sebut diminta cek kosong untuk pembayaran                            harian oku selatan — sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan kembali digelar di pengadilan negeri (pn) palembang, senin (3/11/2025).
 
sidang ini melibatkan dua pejabat aktif, yakni abdi irawan dan deni ahmad rivai, yang hadir sebagai terdakwa.
 
diketahui, deni ahmad rivai menjabat sebagai kepala bidang peningkatan prestasi olahraga sejak januari 2020, berdasarkan surat keputusan bupati oku selatan. keduanya diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran pada bidang tersebut di tahun 2023.
 
sidang yang dipimpin majelis hakim idil amin menghadirkan dua saksi, yakni erni selaku pengusaha perlengkapan tenda dan alat tulis, serta mulyadi, seorang pns yang juga pemilik usaha orgen tunggal.
 
sidang korupsi dispora oku selatan, saksi sebut diminta cek kosong untuk pembayaran
 
suasana ruang sidang pn palembang saat sidang dispora oku selatan-heru wahyudi-paltv
 
dalam keterangannya, erni membeberkan bahwa dispora oku selatan melalui terdakwa deni pernah menyewa sejumlah perlengkapan kegiatan, termasuk tenda ukuran 5x5 meter dengan harga rp400.000 per unit, tenda ukuran 4x4 meter senilai rp200.000 per unit, serta kursi plastik dengan harga antara rp2.000 hingga rp10.000 per unit.
 
namun, menurut erni, pembayaran dilakukan dengan cara tidak lazim. ia mengaku diminta menyerahkan lima lembar cek kosong yang telah dibubuhi cap resmi, dengan alasan untuk keperluan pengisian surat pertanggungjawaban (spj).
 
“taufik yang meminta cek itu, katanya atas perintah pak deni. setelah itu saya hanya menerima transfer rp2 juta untuk pembayaran,” ujar erni di hadapan majelis hakim.
 
saksi lainnya, mulyadi, juga mengakui pernah menerima pesanan jasa orgen tunggal dari dispora oku selatan untuk dua kegiatan, yakni peringatan hut oku selatan dan hari olahraga nasional. nilai sewa yang diterimanya sebesar rp5 juta. namun, ia juga diminta menyerahkan cek kosong yang sudah dicap, dengan alasan penyesuaian besaran pajak.
 
 
sidang korupsi dispora oku selatan, saksi sebut diminta cek kosong untuk pembayaran
 
jaksa penuntut umum hadirkan bukti dalam sidang korupsi dispora-heru wahyudi-paltv
 
“saya tidak tahu apakah nilai di cek itu kemudian ditambah atau tidak,” ungkapnya.
 
sementara itu, jaksa penuntut umum (jpu) dalam dakwaannya menyatakan bahwa kedua terdakwa bersama komariah dan sanariah diduga menarik sejumlah uang dari kas bidang peningkatan prestasi olahraga tahun anggaran 2023 untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 
para terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang sebagian besar tidak pernah dilaksanakan. tindakan tersebut melanggar aturan pengelolaan keuangan negara dan menyebabkan kerugian negara sebesar rp913.875.134.
 
atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 serta pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, SELASA 4 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan