Humas ATR/BPN Harus Punya Kepekaan terhadap Isu Publik

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya peran komunikasi publik yang responsif terhadap isu-isu strategis di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025, Kamis (17/07/2025).

Menurut Harison, jajaran Humas di seluruh satuan kerja (Satker) ATR/BPN tidak hanya bertugas menjalankan program sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga harus peka terhadap sentimen publik dan media.

“Kita perlu memiliki sense of crisis yang tinggi. Tidak cukup hanya menjalankan program sesuai aturan, tetapi juga harus memahami isu apa yang sedang menjadi perhatian publik dan media,” tegas Harison.

Satker Harus Proaktif Berikan Informasi Berimbang

Harison mencontohkan kasus yang sempat viral, seperti permasalahan hukum Mbah Tupon di Yogyakarta. Isu tersebut mendapat sorotan besar dan berpotensi membentuk opini negatif terhadap Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN DIY, Pak Dony, yang bersedia memberikan klarifikasi langsung kepada media seperti CNN dan Kompas. Langkah ini mencegah kesalahpahaman semakin meluas,” tambahnya.

Harison menekankan bahwa Satker di daerah memiliki kewenangan untuk menjadi garda terdepan dalam mengklarifikasi informasi, sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang tepat dan berimbang.

Strategi Komunikasi Publik: Empat Pilar Utama

Dalam arahannya, Harison juga membahas indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang saat ini diterapkan oleh ATR/BPN. Strategi ini mengacu pada empat model komunikasi:

Paid Media – Media berbayar seperti iklan dan promosi.

Earned Media – Publisitas melalui pemberitaan media.

Owned Media – Kanal resmi kementerian seperti website dan media sosial.

Shared Media – Konten yang dibagikan melalui interaksi sosial.

“Strategi ini harus meningkatkan engagement, bukan hanya pemberitaan tentang ATR/BPN, tetapi juga program-program yang dijalankan di daerah agar sampai pesannya kepada masyarakat,” jelasnya.