UE Pertimbangkan Tekanan Ekonomi terhadap Israel, Dukungan Publik Meluas

Brussels – Uni Eropa tengah mempertimbangkan langkah nyata untuk menekan Israel terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam perang di Gaza dan kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat. Desakan ini muncul seiring meningkatnya tekanan publik dan perubahan sikap beberapa negara anggota.

Sebanyak 17 negara anggota Uni Eropa, termasuk Belanda, Prancis, dan Spanyol, mendukung peninjauan ulang terhadap kesesuaian Israel dengan Pasal 2 Perjanjian Asosiasi UE-Israel, yang menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai syarat utama hubungan dagang.

"Kalau tinggal di permukiman ilegal masih bisa bebas jalan-jalan ke Eropa dan tetap ekspor produk ke sini, bagaimana kita bisa berharap kecaman kita dianggap serius?" ujar Josep Borrell, mantan kepala kebijakan luar negeri UE.

Laporan internal dari layanan kebijakan luar negeri UE menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Temuan ini akan dipresentasikan oleh Kaja Kallas, diplomat tertinggi UE saat ini, kepada para menteri luar negeri pada Senin mendatang.

Meski sanksi penuh tidak mungkin dijatuhkan tanpa suara bulat, sejumlah komponen perjanjian dapat dibekukan dengan dukungan mayoritas suara, seperti:

• Penghentian akses bebas bea Israel ke pasar UE,

• Penangguhan partisipasi akademik dalam program riset Horizon,

• Pembatasan visa bebas kunjungan ke negara-negara Eropa.

Dukungan terhadap sanksi semakin kuat di tengah kemarahan publik. Di Jerman, survei menunjukkan tiga dari empat warga mendukung penghentian penjualan senjata ke Israel.

Netanyahu sebelumnya menanggapi kritik dari negara-negara Barat dengan menuduh mereka berpihak ke Hamas dan menyuburkan antisemitisme. Namun gelombang demonstrasi di Israel sendiri menandakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Rakyat Israel tidak ingin negaranya menjadi negara paria," kata seorang diplomat Eropa.

Langkah Uni Eropa kali ini dinilai sebagai ujian kredibilitas, apakah blok tersebut siap menggunakan kekuatan ekonominya untuk menegakkan nilai-nilai yang diklaim dijunjung tinggi.