Menteri Nusron dan Wamen Ossy Hadiri Sidang Kabinet, Terima Instruksi Soal HGU dan Aset Negara
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (05/05/2025). -Foto: Kementrian ATR/BPN.-
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 05 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset negara, terutama tanah negara, termasuk konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah melewati masa berlakunya.
“Pak Nusron, tolong cek secara menyeluruh dan pastikan hak konsesi yang sudah habis masa berlakunya dikembalikan kepada negara,” pesan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat.
Menyikapi instruksi tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal berupa identifikasi terhadap tanah yang masuk dalam kategori tanah terlantar.
“Kami tengah menginventarisasi tanah-tanah yang sebelumnya diberikan, namun masa konsesinya telah berakhir dan belum diperpanjang, sehingga tanah tersebut nantinya akan diserahkan ke Bank Tanah,” kata Nusron Wahid dalam konferensi pers setelah rapat kabinet.
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan bahwa pemerintah sedang merancang strategi pemanfaatan aset Bank Tanah yang kini sudah mencapai luas sekitar 40 ribu hektare. Tujuannya adalah agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional dan penguatan ekonomi.
“Kami sedang mendiskusikan apakah aset tersebut dapat digabungkan ke dalam Danantara agar pengelolaannya lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Menteri Nusron, tanah yang dikelola tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung sektor-sektor utama, mulai dari pembangunan pabrik, pemukiman, sektor pangan, hingga pengembangan energi terbarukan.
Sebelum keputusan final diambil, pihaknya berkomitmen melakukan kajian mendalam dan akan mempublikasikan hasilnya secara transparan. “Kami akan melakukan analisis komprehensif dan segera menginformasikan jumlah pasti aset yang telah dihitung,” tutup Menteri Nusron.
Rapat Kabinet Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran menteri dan kepala lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih. (rel)
- Tag
- Share
-
-
