Digitalisasi Pertanahan dan Pajak, Tangerang Hadirkan Layanan Publik Tanpa Sekat

TANGERANG, HARIANOKUSELATAN.ID - Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara terintegrasi, Kantor Pertanahan Kota Tangerang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat resmi meluncurkan integrasi data pertanahan dengan sistem perpajakan pada Rabu, 30 April 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Menteri Nusron menyampaikan bahwa langkah integrasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang sudah diterapkan di Kota Tangerang dan Provinsi Banten menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan transparansi dan efisiensi. “Dengan sistem yang menyatu ini, perlindungan tanah dan keakuratan data meningkat, sehingga pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga meningkat,” jelasnya saat berada di Kantor Wali Kota Tangerang.

Menurut Menteri Nusron, integrasi ini juga mempermudah proses monitoring terkait kewajiban pajak tanah. Misalnya, jika terdapat tunggakan PBB atau ketidaksesuaian antara luas tanah di sertifikat dengan data pajak, sistem akan langsung mengindikasikan adanya perbedaan sehingga bisa segera ditindaklanjuti. “Ini adalah bentuk transparansi yang memperkuat tata kelola pertanahan dan perpajakan,” tambahnya.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, turut menegaskan harapannya agar sistem ini dapat beroperasi secara real-time, akurat, dan lintas sektor. Dalam era digitalisasi dan tata kelola pemerintahan yang modern, layanan yang transparan dan adil menjadi kunci utama pelayanan publik yang efektif. “Penyelarasan data NIB dan NOP ini diharapkan mempercepat penataan ruang, meningkatkan kepastian hukum, mencegah sengketa, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Semua ini akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Margaret Aliyatul M., serta sejumlah jajaran Kementerian ATR/BPN seperti Direktur Jenderal Survei Pemetaan dan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto bersama kepala Kantah se-Provinsi Banten. (rel)