DPR RI Minta Satgas Antipremanisme Tindak Preman Berkedok Pers

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 12 May 2025 - 22:48

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. -Foto: Ist.-

dpr ri minta satgas antipremanisme tindak preman berkedok pers                            jakarta, harianokuselatan.id - anggota komisi i dpr ri, oleh soleh, mendesak satgas antipremanisme untuk menindak tegas oknum preman yang berkedok sebagai wartawan media online dan kerap melakukan intimidasi serta pemerasan terhadap masyarakat.
menurutnya, selain ormas berkedok preman, satgas juga perlu memberi perhatian serius terhadap wartawan abal-abal yang memanfaatkan nama media untuk melakukan tindak kriminal.
“satgas antipremanisme harus menindak dan menangkap mereka jika melakukan aksi tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat,” tegas oleh soleh, senin (12/5).
baca juga:gugatan psu pilkada empat lawang resmi disidangkan, mk jadwalkan sidang perdana 15 mei
baca juga:sempat terpuruk di awal lomba, diva zahra sukses raih podium ke 3 kejurnas rally 2025
ia menyebut, fenomena ini telah mencoreng nama baik profesi wartawan, serta menjadi bentuk kriminalitas yang meresahkan dan tidak boleh dibiarkan tumbuh di masyarakat.
oleh memaparkan bahwa aksi intimidasi dan pemerasan ini telah menyasar banyak pihak, mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan, kepala desa, kepala dinas, pemilik usaha, hingga masyarakat biasa.
“kasihan masyarakat yang menjadi korban. mereka diteror terus dan dimintai sejumlah uang. itu betul-betul pemerasan,” ujarnya.
lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendirian media serta kerja jurnalistik sudah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
dalam pasal 9 ayat (2) uu tersebut disebutkan bahwa perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum indonesia, seperti perseroan terbatas (pt), koperasi, atau yayasan (untuk media nonkomersial). selain itu, perusahaan media juga diminta untuk terdaftar di dewan pers dan menjalani proses verifikasi.
baca juga:428 siswa sd unjuk gigi di milklife archery challenge 2025
baca juga:11 orang tewas akibat ledakan amunisi di garut, polisi langsung periksa tkp
“perusahaan pers wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan memiliki wartawan profesional sesuai pasal 7 uu pers,” imbuhnya.
ia juga membeberkan 11 butir kode etik jurnalistik versi dewan pers, antara lain:
media harus independen dan profesional.
dilarang menyiarkan berita bohong atau fitnah.
tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi.
tidak menyalahgunakan informasi.
dilarang menerima suap.
baca juga:kpk nilai uu bumn 2025 berpotensi hambat upaya pemberantasan korupsi
baca juga:pupuk subsidi naik, petani kopi oku selatan kini dapat jatah
“menerima suap saja dilarang, apalagi memeras masyarakat. itu jelas masuk ranah pidana dan harus diproses hukum,” tegasnya.
oleh mengungkapkan bahwa kekerasan oleh oknum wartawan abal-abal tak hanya berbentuk fisik, tapi juga verbal, seperti menyebarkan fitnah dan narasi menyesatkan yang menyasar siapa saja — mulai dari kepala desa hingga tokoh agama.
dirinya menyatakan dukungan penuh terhadap satgas antipremanisme dan berharap satgas ini dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan pemerasan.
“premanisme melalui media online abal-abal ini sama bahayanya dengan kekerasan jalanan. maka penanganannya harus tegas dan terukur,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 13 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan