Kementrian Komunikasi Dukung Penuh Proses Penegakan Hukum Dugaan Korupsi PDNS

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 14 Mar 2025 - 20:54

Kementerian Komunikasi dan Digital Mendukung penuh langkah penegakan hukum Kejari Jakpus yang mengusut dugaan korupsi Proyek PDNS 2020-2024-Kementerian Komunikasi dan Digital.-Foto: Ist.-

kementrian komunikasi dukung penuh proses penegakan hukum dugaan korupsi pdns                            jakarta, harianokuselatan.id - kementerian komunikasi dan digital (kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek pusat data nasional sementara (pdns) periode 2020-2024. saat proyek ini berjalan, kementerian masih bernama kementerian komunikasi dan informatika (kominfo).
sekretaris jenderal kemkomdigi, ismail, menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan kasus ini.
"kami menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. kami juga siap memberikan data serta informasi yang diperlukan guna memastikan kelancaran proses hukum," ujar ismail dalam keterangan resminya, jumat, 14 maret 2025.
ismail menjelaskan bahwa proyek pdns bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, khususnya dalam meningkatkan keamanan data dan efisiensi layanan publik. ia juga menekankan bahwa kementerian tetap berkomitmen pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan dan programnya.
baca juga:eks ketua kpk firli bahuri ajukan preperadilan kedua
baca juga:iwo indonesia oku selatan bagikan takjil ke pengguna jalan
kejari jakpus usut dugaan korupsi pdns
kejaksaan negeri jakarta pusat (kejari jakpus) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan pdns. kasus ini diduga berkaitan dengan kebocoran data penduduk akibat lemahnya sistem keamanan.
kepala seksi intelijen kejari jakpus, bani immanuel ginting, mengungkapkan bahwa proyek ini memiliki total anggaran rp958 miliar, namun dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan yang merugikan negara.
"sejak tahun 2020 hingga 2024, terjadi pengkondisian dalam tender proyek ini. beberapa pejabat kominfo diduga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan kontrak secara tidak sah," ungkap bani.
baca juga:pemerintah lakukan pendataan warga miskin ekstrem
baca juga:kemenag oku selatan berikan bantuan sosial ke fakir miskin
berikut rincian dugaan kecurangan dalam proyek pdns:
tahun 2020: pt. al memenangkan kontrak senilai rp60,3 miliar.
tahun 2021: perusahaan yang sama kembali memenangkan tender senilai rp102,6 miliar.
tahun 2022: pejabat di kominfo diduga menghilangkan syarat tertentu agar perusahaan ini kembali mendapatkan proyek senilai rp188,9 miliar.
tahun 2023: kontrak rp350,9 miliar diberikan kepada perusahaan yang sama.
tahun 2024: perusahaan tersebut mendapatkan proyek senilai rp256,5 miliar, meskipun bermitra dengan pihak yang tidak memenuhi standar keamanan iso 22301.
serangan ransomware dan kebocoran data nasional
menurut bani, akibat lemahnya pengawasan dan tidak dimasukkannya rekomendasi badan siber dan sandi negara (bssn) dalam proses pengadaan, pada juni 2024 terjadi serangan ransomware yang menyebabkan gangguan layanan serta kebocoran data penduduk indonesia.
meskipun proyek pdns telah menghabiskan total anggaran lebih dari rp959 miliar, pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. regulasi ini mengamanatkan pembangunan pusat data nasional (pdn), bukan pdns, sehingga proyek ini dinilai menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
baca juga:sekda oku selatan pimpin gotong royong bersihkan sampah distadion tpa liar kisau
baca juga:atasi keluhan tenaga kesehatan, bupati okus abusama janji segera bayarkan remon tenaga kesehatan
kejari jakpus lakukan penggeledahan dan penyitaan
menyikapi dugaan korupsi ini, kepala kejaksaan negeri jakarta pusat, safrianto zuriat putra, menerbitkan surat perintah penyidikan nomor print-488/m.1.10/fd.1/03/2025 pada 13 maret 2025.
pada hari yang sama, kejari jakpus juga menerbitkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, yang langsung ditindaklanjuti dengan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk jakarta pusat, jakarta selatan, bogor, dan tangerang selatan.
"dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita berbagai barang bukti seperti dokumen penting, uang tunai, kendaraan, tanah dan bangunan, serta perangkat elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi ini," jelas bani.
dugaan korupsi dalam proyek ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. kejaksaan menyatakan akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menegakkan hukum secara adil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 15 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan