JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tidak akan memberikan kebijakan pemutihan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor di ibu kota.
Sebaliknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan semakin gencar menagih pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah.
"Ya, ditagih. Dalam waktu dekat, orang yang tidak membayar pajak di Jakarta akan mengalami kesulitan. Begitu mengisi bensin, barcode akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak," ujar Pramono saat ditemui di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025).
BACA JUGA:Disdamkarmat OKU Selatan Lakukan Kunjungan Edukatif ke TK Percontohan
BACA JUGA:Tampilan Suzuki Fronx yang Siap Meluncur di Indonesia Bulan Ini
Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem terintegrasi yang memungkinkan deteksi kendaraan penunggak pajak melalui berbagai fasilitas publik, termasuk area parkir.
"Ketika dia parkir di Jakarta, juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak," jelasnya.
Menurut Pramono, banyak warga ibu kota yang abai membayar pajak, terutama untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Ia menilai, ketegasan ini diperlukan untuk menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap pajak.
BACA JUGA:Dubai Gunakan Rolls-Royce Cullinan sebagai Mobil Polisi Baru
BACA JUGA:Asus ExpertBook P Series: Fokus pada Ketangguhan
Selain menertibkan pembayaran pajak, kebijakan ini juga bertujuan menekan jumlah kendaraan yang menghindari aturan ganjil genap, sekaligus mengurangi kemacetan.
"Kalau pajak diputihkan terus, orang justru makin malas bayar, makin macet Jakarta. Bagi saya, pajak itu adalah bentuk kepatuhan," tegasnya.
BACA JUGA:Oppo Pad 3 Matte Display Edition Resmi Hadir di Indonesia: Spesifikasi dan Harga
BACA JUGA:Separuh Aplikasi Android Hilang dari Play Store, Ini Penjelasan Google
Pemprov DKI juga sedang mempertimbangkan integrasi sistem pembayaran tol dengan data pajak kendaraan. Dengan sistem tersebut, status pembayaran pajak akan langsung terdeteksi saat kendaraan masuk pintu tol.