Muaradua -- Guna mendukung kelancaran kegiatan dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Abusama, SH., menghimbau dan menegaskan agar Pengguna Anggaran PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji serta Pengurus Barang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak meninggalkan Kabupaten OKU Selatan tanpa seizin pimpinan selama masa pemeriksaan.
Hadir juga pada kesempatan ini para asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD, Direktur RSUD, para Kabag, para Camat.
Bupati Abusama. ,SH menjelaskan bahwa larangan tersebut sebagai bentuk dukungan dan sikap kooperatif dari Pemkab OKU Selatan terhadap pemeriksaan oleh tim BPK
Menurutnya, hal ini penting sebagai momentum untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas, pengendalian internal, yang telah dibangun dan diterapkan di Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan tim dari BPK RI dalam rangka pemeriksaan LKPD Tahun 2024,” ungkap Bupati.
Kunjungan interim ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan, dengan tujuan untuk memantau tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya, melakukan risk assessment atau penilaian pengendalian internal, dan melakukan pengujian substantif.
Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim BPK RI atas semua evaluasi, saran, rekomendasi, dan masukan yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan menjadi perhatian yang serius bagi kami, sebagai salah satu bentuk, keseriusan kami dalam membangun Kabupaten OKU Selatan, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” jelasnya.
Perwakilan tim dari BPK RI Sumatra Selatan, Ayu Marwiyah menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini menerapkan nilai-nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme. Tentu, pihaknya mengharapkan dukungan untuk menerapkan sistem tersebut dari jajaran Pemerintah Daerah sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan lancar.