JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah memengaruhi sejumlah program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengalami refocusing anggaran, sehingga menghambat progres pembangunan IKN.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan dalam pembangunan IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran untuk proyek tersebut pada tahun 2025.
BACA JUGA:KPK Beberkan Alasan Penetapan Sejen PDIP Sebagai Tersangka
BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Bakal Rombak Habis Pasar Saka Selabung
"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada sama sekali. Seperti yang saya katakan tadi, anggarannya kita blokir semua. Jadi, bagaimana mau menanyakan progres kalau anggarannya tidak ada?" ujar Dody saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis, 6 Februari 2025.
Dody bahkan berkelakar bahwa anggaran yang dipangkas mungkin dialokasikan untuk keperluan lain, seperti makan siang para menteri. "Progresnya? Ya, mungkin buat beli makan siangnya Pak Menteri," katanya sambil tertawa.
BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Ikuti Strategis Asistensi Kajian Lingkungan
BACA JUGA:Personel Polres Kawal Ketat Penetapan Pemenang Pilkada di KPU
Menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian PU memutuskan untuk memprioritaskan program-program yang lebih mendesak, salah satunya persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.
"Kita harus menunggu dulu. Jika anggarannya sudah dibuka, kita akan berdiskusi lagi. Saat ini, yang paling mendesak adalah persiapan Lebaran. Kita fokus sukseskan Lebaran dulu, baru setelah itu kita lanjutkan proyek lainnya," jelas Dody.
BACA JUGA:KPK Ungkap Alasan Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Kasus Suap
BACA JUGA:BAPPERIDA OKU SELATAN GELAR RAKOR PERSIAPAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT NASIONAL 2025
Pemangkasan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya pembangunan IKN, yang diharapkan menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa program-program prioritas lainnya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, akan tetap berjalan sesuai rencana.