JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkap dugaan adanya intervensi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papera, dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah 2024. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyatakan pihaknya telah mengantongi bukti kuat terkait insiden tersebut, yang berlangsung saat rapat pleno di Kabupaten Paniai.
Selain intervensi, PDIP juga menyoroti tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian terhadap peserta rapat pleno.
"Kami meminta Kapolri atau Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo," tegas Ronny, Minggu, 15 Desember 2024.
BACA JUGA:Laga Kontra Vietnam di Piala AFF 2024 Akan Jadi Tantangan Berat
BACA JUGA:Dugaan Kerugian Negara Rp 371 Miliar, KPK Dalami Kronologi Kasus Rorotan
Ronny juga menyebut laporan masyarakat Paniai mengungkap bahwa Ketua KPUD setempat sempat mengalami diskriminasi. Ia menyerukan masyarakat Papua Tengah, khususnya pendukung PDIP, untuk mengawal proses rekapitulasi demi menjaga demokrasi.
"Jangan sampai demokrasi ini dirusak oleh kepentingan politik dan nafsu kekuasaan yang telah mencoreng proses pemilu," katanya.
Video Kekerasan Polisi Viral
Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aparat kepolisian menggunakan kekerasan saat rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai pada 11 Desember 2024. Dalam video itu, terlihat aparat mendorong massa dan beberapa memegang kayu untuk menghalau peserta rapat. Bahkan, Kabagops Polres Paniai, AKP Hendry Joedo, terekam menunjuk-nunjuk dan menggebrak meja di samping pimpinan KPUD.
BACA JUGA:Pramono Tegaskan Akan Akomodir Program Paslon 01 dan 02
BACA JUGA:Adu Jotos Warnai Pertandingan PSM Makassar U-20 vs Persik U-20
Kronologi Insiden
Berdasarkan keterangan PDIP, proses rekapitulasi suara berjalan lancar hingga pembacaan hasil suara dari Distrik Wegemuka pada pukul 10.30 WIT. Keributan muncul akibat keberatan dari saksi dua calon gubernur Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik, serta beberapa saksi cabup Paniai.
Ketegangan semakin meningkat ketika aparat bersenjata lengkap memasuki ruang rapat tanpa permintaan. Upaya pengamanan berubah menjadi intimidasi terhadap komisioner KPUD untuk menghentikan penghitungan suara.
Rapat pleno akhirnya dipindahkan ke Kabupaten Nabire di Aula Hotel Mahavira I, tetapi situasi kembali memburuk. Massa yang bukan peserta rapat diperbolehkan masuk dan mengacaukan proses rekapitulasi. Barang-barang dilemparkan, sementara aparat kepolisian dinilai tidak mampu menjaga situasi.
"Polisi seharusnya memastikan jalannya rapat pleno berlangsung aman dan lancar, bukan justru terlibat dalam kekacauan," tambah Ronny.
Seruan PDIP
PDIP menegaskan bahwa peristiwa ini mencoreng proses demokrasi dan meminta pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas. Selain itu, PDIP menyerukan agar seluruh pendukungnya di Papua Tengah tetap siaga mengawal proses rekapitulasi hingga selesai.
Proses pemilu di Papua Tengah kini berada di bawah sorotan publik akibat rangkaian peristiwa tersebut.