Harianokuselatan.bacakoran.co, Muaradua - Pemerintah Kabupaten OKU Selatan aktif mengikuti Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Tengah Tahun 2024 yang digelar secara daring, Jumat (15/11/2024). Acara ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efisien.
Workshop yang diinisiasi oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP ini membahas pengadaan barang dan jasa, perpajakan, serta pengelolaan aset desa.
Sekretaris Inspektorat OKU Selatan Bukri, S.E., M.M., bersama perwakilan Bapenda, Camat Muaradua, dan Camat Buay Rawan menghadiri kegiatan tersebut dari Aula Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan.
BPKP Soroti Masalah Tata Kelola Desa
Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Raden Suhartono, memaparkan berbagai tantangan pengelolaan keuangan desa. Ia menyoroti lemahnya inventarisasi aset desa, yang baru dilakukan oleh 21,23% desa, serta kasus fraud yang masih sering terjadi.
Sejak 2019, tercatat 164 kasus pekerjaan fiktif senilai Rp43,7 miliar, 377 kasus kekurangan volume senilai Rp80,7 miliar, dan 54 kasus mark-up senilai Rp3,9 miliar.
“Rendahnya kepatuhan inventarisasi aset desa menjadi salah satu penyebab utama tata kelola desa yang belum optimal,” ujar Suhartono.
Diskusi Panel Tingkatkan Wawasan Pengelolaan Desa
Diskusi panel menghadirkan narasumber berpengalaman:
BACA JUGA:Bupati OKU Selatan Paparkan Rancangan APBD 2025 dan Propemperda di Rapat Paripurna
Shandra (Kemendagri) – Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Desa setelah Revisi UU Desa.
Angga S. Dhaniswara (Kemenkeu) – Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa yang Berkualitas.
Fauqi Achmad Kharir (BPKP) – Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Diskusi dipandu oleh Iwan Ari Sulistiyono, Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Wilayah II.
Pemkab OKU Selatan Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola Desa