JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Relawan Pro Jokowi (Projo) bersuara menanggapi petisi yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, untuk mundur dari jabatannya.
Petisi itu menuntut Budi Arie agar mundur karena kasus peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) yang merupakan tanggung jawab Kominfo.
Rupanya, hal ini ditanggapi lain oleh Sekretaris Jenderal Projo, Handoko menilai desakan mundur Ketua Projo dari Menkominfo bernuansa politik karena sengaja dibuat oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah sejak Pilpres 2024.
Projo menilai desakan itu hanya bagian dari lawan politik yang memanfaatkan isu gangguan Pusat Data Nasional.
"Saya liat memang nuansanya politis, karena dilakukan oleh pihak yang tidak suka dengan pemerintah dan kita sudsh tahu kok siapa," kata Handoko.
Handoko mengklaim pihaknya sudah mendeteksi serangan tajam terhadap Budi sejak isu ransomware mengemuka. Menurutnya, Projo sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang sengaja membuat isu tersebut utamanya mereka yang berseberangan saat Pilpres lalu.
BACA JUGA:Rumah Dinas Menteri di IKN Siap Huni di Akhir Juli 2024
BACA JUGA:Penyidik Pidsus Kejari Kembali Lakukan Penyidikan Baru
"Berdasarkan monitoring kami memang isunya sengaja dibuat untuk menyerang, artinya kan ini masalah yang harus ditanggulangi sejumlah lembaga, tapi seolah-olah hanya Pak Budi yang bertanggung jawab. Kami duga memang sengaja diglorifikasi oleh tokoh-tokoh yang yang berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," kata Handoko.
Handoko mengatakan, dorongan Budi Arie untuk mundur itu juga merupakan upaya politik jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sebab pada Pilpres 2024 lalu, Projo merupakan pendukung Prabowo.
Handoko menduga ada pihak yang sengaja menunggangi kasus peretasan PDN dengan mengkritik habis pemerintah. Bahkan, bahkan sampai mendesak Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo.
"Sehingga ketika muncul sebuah isu besar seperti judol ataupun ransomware kemarin itu menjadi media untuk melakukan serangan terhadap pemerintah terutama pak Jokowi, terutama lagi Menkominfo Budi Arie yang memang secara politik kemarin Projo berada di garis depan urusan Pilpres 2024," tandas dia.
Seperti diketahui, buntut runtuhnya server Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas ransomware dalam sepekan terakhir membuat desakan Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
Pantauan Disway.id hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 16.09 WIB, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Voife itu sudah ditandatangani 15.244 orang dari target 25.000.
Petisi itu dibuat pada 26 Juni 2024. Petisi dalam laman change.org memuat gambar foto Budi Arie dan diberi kartu merah.
"Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini. Selain itu, Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan. Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" bunyi keterangan dalam laman change.org.