JAKARTA - TikTok Indonesia berkomitmen memastikan integritas dan netralitas platformnya selama periode Pemilu 2024, menciptakan ruang digital yang aman bagi komunitasnya. TikTok akan menghapus konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, dan hoaks serta melanggar panduan komunitas di dalam platform.
Tim moderasi TikTok mampu memoderasi konten dalam lebih dari 70 bahasa, didukung oleh tim ahli yang dapat meninjau konten yang membutuhkan konteks lebih, seperti misinformasi. TikTok juga bekerja sama dengan lebih dari 15 organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia yang mampu meninjau konten dalam lebih dari 40 bahasa.
Faris Mufid, Public Policy and Government Relations Manager, TikTok Indonesia, menyatakan bahwa TikTok berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna melalui konten yang autentik. Dalam upaya menjaga integritas Pemilu, TikTok bekerja sama dengan MAFINDO, Perludem, AFP, dan KPU Indonesia untuk melakukan pengecekan fakta dan menyebarkan informasi tepercaya melalui Pusat Informasi Pemilu.
TikTok juga menerapkan pelarangan fitur promosi atau iklan bagi akun pemerintah, politikus, dan partai politik (Government, Politician, and Political Party Accounts/GPPPA). Larangan ini mencakup promosi individu, pemberian dan penerimaan gift, donasi, dan kampanye yang berkaitan dengan politik. Pembatasan ini bertujuan mencegah tindakan terkoordinasi yang mempengaruhi opini publik secara negatif. Jika akun terbukti melakukan pelanggaran berulang terkait kegiatan promosi politik atau penyebaran konten yang mengandung misinformasi, TikTok akan menghapus akun tersebut. (*)