JAKARTA, KORANHOS.COM - Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah dalam rapat bersama DPR RI untuk tahun anggaran 2026.
Permintaan ini muncul karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi untuk mendukung program-program prioritas nasional yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi Diuji, Tambahan Diajukan
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai usulan tersebut masih tergolong wajar.
"Permintaan tambahan anggaran ke Banggar DPR oleh para menteri Prabowo itu lumrah, karena efisiensi tetap dilakukan," ujar Agung, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, transisi pemerintahan menuju sistem kerja yang normal pasca pelantikan menjadi alasan utama membengkaknya kebutuhan anggaran. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR.
BACA JUGA:Roy Suryo dan Rismon Bongkar Hasil Gelar Perkara Ijazah Jokowi:
BACA JUGA:Jay Idzes Selangkah Lagi Gabung Udinese, Tinggal Finalisasi Gaji
Rincian Usulan Tambahan Anggaran Kementerian dan Lembaga:
Kemenko Polhukam – Budi Gunawan
Pagu Indikatif: Rp126,5 miliar
Usulan Tambahan: Rp602,3 miliar
Total Kebutuhan: Rp728,8 miliar
“Belum ada alokasi untuk fungsi koordinasi lintas sektor,” tegas Budi.
Kemenko Kumham dan Imigrasi – Yusril Ihza Mahendra