Berdalih Ajukan Gugatan Praperadilan, Hasto Mangkir dari Pemeriksaan KPK

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan pada Senin, 17 Februari 2025. Alasan ketidakhadirannya adalah karena sedang mengajukan gugatan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa proses praperadilan seharusnya tidak menghalangi pemeriksaan yang telah dijadwalkan. "Menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan, kecuali ada penetapan hakim yang menyatakan agar pemeriksaan ditunda hingga ada putusan," kata Johanis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Februari 2025.

Johanis menambahkan, sebagai warga negara yang baik, Hasto seharusnya memenuhi panggilan penyidik. "Idealnya, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," ujarnya.

BACA JUGA:Prabowo Wajibkan 100% Devisa Hasil Ekspor Disimpan di Bank Nasional

BACA JUGA:Personel Polsek Kisam Tinggi Bantu Warga Bersihkan Kebun

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto setelah gugatan praperadilan pertamanya ditolak oleh PN Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Februari 2025. Namun, Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan kedua pada Jumat, 14 Februari 2025, dan meminta penundaan pemeriksaan.

Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum sekaligus pengacara Hasto, menjelaskan bahwa tim hukum telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke KPK pada pukul 08.30 WIB. "Kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim," tegas Ronny dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA:Tingkatkan Pengelolaan Sampah, Sekda OKU Selatan Sambangi Pemprov Sumsel

BACA JUGA:Puskesmas Muaradua Berikan Pelayanan Cek Kesehatan Bayi Gratis

Hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto, sebelumnya menyatakan bahwa gugatan Hasto seharusnya diajukan dalam dua permohonan terpisah. "Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan, yakni terkait penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan," jelas Djuyamto.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

BACA JUGA:Pemda OKU Selatan Bakal Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten

BACA JUGA:Dukung Program Presiden, Personel Polsek BSA Cek Lahan Pertanian Ketahanan Pangan

Kasus ini bermula dari dugaan suap yang dilakukan Hasto dan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan untuk memengaruhi proses pemilihan anggota legislatif. KPK terus mengusut kasus ini dan berupaya memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.