Limbah Pabrik PT Agro Gading Sejahtera Picu Aksi Protes Ormas

MUARADUA, HARIAN OKU SELATAN - Kasus pembuangan limbah pabrik PT Agro Gading Sejahtera yang diduga mencemari aliran Sungai Ogan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, mengundang perhatian serius dari Organisasi Masyarakat.

Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lakri dan LSM Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT) akan melakukan aksi demo menuntut perbaikan.

Pasalnya, PT Agro Gading Sejahtera diduga belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sehingga pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan.

Mario, Ketua LSM Lakri OKU Selatan, mengungkapkan dampak serius yang dihadapi warga sekitar akibat limbah berbahaya yang mencemari sungai setempat.

BACA JUGA:Kasus Korupsi SPH Izin Perkebunan Musi Rawas, Kades Mulyo Harjo Kembali Diperiksa

"Tindakan pembuangan limbah ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai tersebut," ujarnya.

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa PT Agro Gading Sejahtera ternyata belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Amdal adalah dokumen penting yang harus dimiliki setiap pabrik untuk memastikan operasinya tidak merugikan lingkungan," tambah Mario.

Informasi ini juga disampaikan oleh Abdul Haris, seorang Asisten Kepala PT KEZA Lintas Buana, dalam wawancara dengan media.

BACA JUGA:Hasil Operasi Senpi Musi 2024, Polisi Sita 16 Pucuk Senjata Api

"Perusahaan tersebut memang belum memiliki Amdal, dan hal ini melanggar regulasi yang berlaku," ujarnya, Rabu, 17 Juli 2024.

Menanggapi situasi ini, ORMAS Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT) turut bergabung dalam upaya memperjuangkan keadilan bagi warga sekitar.

Mereka merencanakan aksi demo besar-besaran untuk mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas terhadap PT Agro Gading Sejahtera.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Kami akan mengadakan aksi demo untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan meminta pemerintah untuk menegakkan hukum," tegas Romlan B. Ogan, Ketua Ormas JERAT DPW Sumsel.