2 Mahasiswa Hukum Ajukan Uji Materiil ke MK soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

 JAKARTA, HARIAN OKU SELATAN - Dua mahasiswa hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Fahrur Rozi dan Podomoro University Antony Lee mengajukan permohonan pengujian materiil terkait norma batas usia calon kepala daerah.

Pihaknya mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum.

Hal ini buntut dikeluarkannya Putusan MA Nomor 23 Tahun 2024 yang mengandung inkonsistensi dan melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

Di mana, norma yang dipermasalahkan adalah tentang usia paling rendah kepala daerah, yakni 30 tahun (calon gubernur dan wakil gubernur) dan 25 tahun (calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota) pada saat ditetapkan sebagai calon atau saat dilantik sebagai kepala daerah.

"Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur terkait (batas usia) pada saat penetapan sebagai pasangan calon. Sementara di Putusan MA terkait dengan pada saat pelantikan pasangan calon terpilih," ujar kuasa hukum pemohon, M. Zainul Arifin, SH, MH di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 11 Juni 2024.

BACA JUGA:Penyidik KPK Dianggap Semena-mena, Kuasa Hukum Hasto PDIP Resmi Lapor ke Dewas

BACA JUGA: Dirkrimsus Telusuri Dugaan Sindikat Penjualan Video Biru Anak

Kedua norma tersebut lantas menimbulkan ketidakpastian hukum atau inkonsisten sehingga pihaknya mengajukan uji materiil apakah relevan .

Pihaknya juga berharap MK memproses permohonan tersebut dengan memanggil pihak pembentuk UU dan mendapatkan jawaban secara komprehensif untuk mengetahui original intent dibentuknya ketentuan norma tersebut.

"Memanggil Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai representatif dari eksekutif dan memanggil Ketua DPR Puan Maharani sebagai representatif anggota legislatif, dan KPU," pintanya.

Diajukannya uji materiil ini sebagai salah satu upayanya untuk mendapatkan pemimpin yang bermoral dan bermartabat.

"Kami ingin mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bermartabat, dan bermoral. Kami tidak mau mendapatkan pemimpin yang karbitan, tiba-tiba muncul," tandasnya. (*)